PERUBAHAN iklim global adalah masalah serius yang akan dihadapi dan mempengaruhi semua orang di dunia. Persoalan ini juga merupakan kewajiban setiap orang dan setiap negara untuk melakukan perbaikan dalam tindakan mereka. Namun, karena faktor politik internasional, Taiwan tidak dapat menjadi bagian dalam kontrak The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Menteri Perlindungan Lingkungan Taiwan, Chang Tzi-chin, memperkenalkan upaya Taiwan memerangi perubahan iklim. Dia menyerukan negara-negara lain untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam UNFCCC dan menyertakan Taiwan ke dalam mekanisme pengurangan karbon global, negosiasi, dan perjanjian Paris untuk perubahan iklim.
Chang mengatakan, Taiwan telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pengurangan Gas Rumah Kaca. “Taiwan juga menyelesaikan program Jaringan Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim, skema upaya pengurangan gas rumah kaca, dan merumuskan Rencana Aksi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,” ujarnya seperti dilansir Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei (Taipei Economic and Trade Office/TETO).
Pada 2025, Taiwan akan mencapai 20 GW untuk pembangkit listrik tenaga surya dan 6,9 GW untuk pembangkit listrik tenaga angin. Taiwan juga memperkuat insentif keuangan untuk mendukung pengembangan industri teknologi energi hijau.
Taiwan merumuskan Rencana Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Nasional untuk membangun sistem ketahanan dalam perubahan iklim dari delapan aspek, yakni bencana, infrasruktur kelangsungan hidup, sumber daya air, keamanan pertanahan, pesisir pantai, energi dan industri, pertanian, dan kesehatan.
“Sangat tidak adil Taiwan dikeluarkan dari organisasi internasional karena prasangka politik,” jelasnya.
Hal itu mengabaikan Perjanjian Paris yang menekankan prinsip keadilan iklim dan menyerukan aksi nyata negara-negara, bahkan bertentangan dengan tujuan Piagam PBB. “Taiwan berusaha membuat dunia menjadi lebih baik. Taiwan benar-benar layak untuk dimasukkan dalam sistem perubahan iklim global,” kata Chang. (RO/I-1)
