Indonesia Perkuat Peran Anggota Tidak Tetap DK PBB

PRESIDENSI Indonesia pada Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia pada tingkat internasional.

Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian A. Ruddyard, dalam peluncuran buku Presidensi Indonesia pada DK PBB Mei 2019.

Peluncuran yang disertai diskusi publik, turut dihadiri sejumlah pejabat Kemenlu, perwakilan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, dubes negara anggota DK PBB, perwakilan lembaga think tank dan akademisi.

Buku tersebut merupakan dokumentasi, sekaligus bentuk akuntabilitas publik mengenai seluruh aspek pelaksanaan Presidensi Indonesia. Termasuk, pernyataan resmi dan kumpulan foto kegiatan yang diselenggarakan Indonesia selama Presidensi DK PBB.

"Upaya diseminasi presidensi bertujuan menjadi institutional memory, yang akan berguna bagi keanggotaan tidak tetap DK PBB Indonesia pada masa mendatang," ujar Febrian dalam keterangan resmi, Jum'at (16/8).

Baca juga : Indonesia Perkuat Kepemimpinan Diplomasi Kemanusiaan di Kawasan

Kepemimpinan Indonesia saat Presidensi DK PBB merupakan wujud kontribusi Indonesia dalam memperbaiki tata kerja DK PBB. Dalam hal ini, srbagai anggota tidak tetap DK PBB.

“Tantangan yang dihadapi negara anggota tidak tetap DK PBB beragam dan sistematis. Namun, hal itu tidak seharusnya menghalangi negara anggota tidak tetap DK PBB untuk membangun visi bersama," imbuh Febrian.

Febrian juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan berbagai pemangku kepentingan di Tanah Air, selama Presidensi Indonesia di DK PBB. Ke depan, pihaknya berharap penguatan sinergi dan kerja sama untuk mendukung masa keanggotaan Indonesia di DK PBB.

Presidensi Indonesia pada Mei 2019 mengangkat tema “Menabur Benih Perdamaian”, dan menorehkan kontribusi dalam memajukan perdamaian dan keamanan internasional.

Tidak hanya melalui rangkaian kegiatan “signature events”, namun kontribusi Indonesia juga tercermin melalui upaya perbaikan tata kerja (working methods) DK PBB.

Pemajuan perbaikan tata kerja telah dilakukan Indonesia melalui penyelenggaraan “Informal Sofa Talk”. Itu terinspirasi konsep musyawarah dan “Regional Wrap Up Session”, yang mengedepankan kebersamaan.(OL-7)