PEMERINTAH Turki mengimbau Tiongkok agar menutup kamp-kamp pengasingan bagi orang-orang Islam. Menurut Turki, kamp-kamp tersebut selama ini dilaporkan telah menampung sejuta orang etnik Uighur dan menjadi sorotan karena kondisi di sana mengecewakan bagi kemanusiaan.
Pekan lalu, para pegiat hak asasi manusia mendesak negara-negara Eropa dan Islam untuk memprakarsai pembentukan tim investigasi PBB atas penahanan dan indoktrinasi paksa oleh Tiongkok terhadap sekitar satu juta orang Uighur yang berbicara bahasa Turki dan orang-orang Islam lain di Provinsi Xinjiang.
“Kebijakan asimilasi sistematis terhadap orang-orang Turki Uighur yang dilakukan oleh penguasa Tiongkok merupakan suatu hal yang mengecewakan bagi kemanusiaan,” kata Hami Aksoy, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki dalam satu pernyataaan pada Sabtu (9/2) malam.
“Ini bukan rahasia lagi bahwa lebih satu juta orang Turki Uighur yang mengalami penangkapan secara serampangan, telah menerima siksaan dan pencucian otak di kamp-kamp pengasingan dan sejumlah penjara,” tambahnya.
Komentar yang dilontarkan Turki tersebut disampaikan setelah kematian musisi dan penyair Uighur, Abdurehim Heyit, dalam tahanan. Sejak insiden tersebut, Beijing menghadapi tekanan internasional yang kian meningkat, terutama atas program yang disebut mereka deradikalisasi di provinsi bagian barat negara itu.
Di lain hal, Ankara dengan gencar menyerukan agar masyarakat internasional dan sekretaris jenderal PBB segera mengambil tindakan. Namun Tiongkok berkelit.
‘Negeri Tirai Bambu’ itu mengatakan mereka konsisten melindungi agama dan budaya minoritas sejumlah etnis. Atas langkah-langkah keamanan di Xinjiang, pemerintah Tiongkok mengatakan hal itu dinilai perlu untuk menghadapi kelompok-kelompok yang memicu kekerasan di sana.
Media asing
Sementara itu, pemerintah Tiong-kok telah membuka kembali pintu bagi media asing untuk meliput aktivitas di kamp pendidikan dan pelatihan kejuruan di Daerah Otonomi Xinjiang.
Enam media asing dari Mesir, Turki, Pakistan, Afghanistan, Bang-ladesh, dan Sri Lanka mendapatkan kesempatan untuk melakukan peliputan di kamp vokasi di Kota Kashgar yang peserta mayoritasnya dari kalangan etnik minoritas Uighur.
Sebelumnya, Kantor Berita Antara dari Indonesia bersama lima kantor berita asing lainnya asal Asia dan Eropa, juga telah mengunjungi tiga kamp vokasi di Kota Kashgar dan Kota Hotan. Pada kesempatan itu, para jurnalis bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan setempat sebelum mendapatkan kesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir.
Seluruh media asing tersebut juga mengunjungi gedung pameran dan museum konflik berdarah Xinjiang di Kota Urumqi serta beberapa masjid dan lembaga pendidikan Islam. Mereka juga berkesempatan mendatangi pabrik garmen di sekitar kamp vokasi yang diproyeksikan menampung para lulusan kamp.
“Xinjiang bukan daerah tertutup. Siapa saja boleh datang,” kata Deputi Direktur Pusat Media Internasional Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Liu Chang, kepada Antara di Urumqi, Kamis (3/1).
Aktivis HAM PBB dan Barat serta senator Amerika Serikat menyoroti keberadaan kamp vokasi karena ada dugaan pelanggaran HAM dalam upaya deradikalisasi dan de-ekstremisasi terhadap etnik Uighur yang mayoritas muslim. (I-2)
