Mahathir akan Bahas Proyek Bermasalah

PERDANA Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad akan bertolak ke Tiongkok bulan depan untuk membahas syarat-syarat tidak adil atas beberapa proyek besar yang ditandatangani mantan PM Najib Razak.

Pemerintah Malaysia sebelumnya telah membina hubungan hangat dengan Tiongkok dan menandatangani serangkaian kesepakatan untuk proyek-proyek yang didanai Beijing.

Namun, para kritikus mengatakan banyak perjanjian itu tidak memiliki transparansi sehingga memicu kecurigaan. Mereka menduga ada imbalan bantuan yang digunakan untuk membayar utang dari skandal keuangan yang menelan dana negara di perusahaan pelat merah 1MDB.

Mahathir telah memerintahkan peninjauan ulang terhadap proyek-proyek besar yang ditandatangani Najib selama masa sembilan tahun dalam upaya untuk memotong utang nasional negara itu. Nilainya diperkirakan mencapai US$250 miliar dan kewajiban lainnya.

Sejauh ini, Malaysia mengumumkan penangguhan tiga proyek terbesar yang didukung Tiongkok pada Kamis (5/7). Proyek-proyek itu, antara lain sambungan kereta api dan dua jalur pipa gas senilai lebih dari US$22 miliar.

Menurut Kementerian Keuangan Malaysia, 88% dari dua proyek pipa gas yang menghabiskan biaya US$2,32 miliar telah dibayarkan kepada kontraktor Tiongkok.

Selain itu, East Coast Rail Link yang akan menghubungkan pantai timur Malaysia dengan Thailand Selatan dan Kuala Lumpur. Proyek senilai US$20 miliar itu dikontrak dengan perusahaan rekayasa terbesar Tiongkok, China Communications Construction Company.

"Saya ingin pergi ke Tiongkok sedini mungkin, tetapi presiden Tiongkok tidak ada pada Juli ini, jadi saya akan pergi pada Agustus," kata Mahathir saat konferensi pers di ibu kota administratif Putrajaya di luar Kuala Lumpur.

Menurutnya, terdapat beberapa masalah yang harus dibahas, di antaranya ketidakadilan ketentuan kontrak dan pinjaman. Pasalnya, menurut Mahatir, tingkat bunga yang dibebankan jauh lebih tinggi.

"Biasanya pemerintah meminjam dengan bunga 3% atau di bawahnya, tapi yang ini sangat tinggi," cetusnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng dan Daim Zainuddin, yang memimpin dewan penasihat ekonomi tingkat atas, juga akan mengunjungi Tiongkok secara terpisah.