Iran Lontarkan Kritik Pedas terhadap Rezim Trump

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Republik Islam Iran, Javad Zarif, mengkritik keras politik luar negeri yang dijalankan Amerika Serikat (AS) sejak Donald Trump menjabat presiden negara adi daya itu atau selama 17 bulan terakhir.

Melalui siaran pers, kemarin, Zarif menyampaikan 15 poin tuntutan Iran kepada AS. "Kerja sama Trans-Pacifik dan Kesepakatan Iklim Paris, rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang merupakan tiga perjanjian multilateral sudah ditinggalkan pemerintah AS. Mereka juga membahayakan perjanjian multilateral lainnya, seperti NAFTA serta sistem perdagangan global sehingga menimbulkan kerusakan besar pada multilateralisme dan prospek untuk menyelesaikan perselisihan melalui diplomasi," urainya.

Zarif melanjutkan, pengumuman mundurnya AS dari JCPOA dan pemberlakuan ulang sanksi nuklir secara sepihak dan melanggar hukum pada 8 Mei 2018 ialah suatu keputusan yang ditentang mayoritas rakyat AS sendiri.

Saat pemerintah AS melakukan serangkaian pelanggaran atas berbagai kesepakatan, kata Zarif, di sisi lain Iran berulang kali membuktikan kepatuhan negara itu terhadap komitmen pada kesepakatan tersebut.

Dia mengingatkan, keputusan-keputusan pemerintah AS tersebut juga ditolak komunitas internasional dan para sekutu terdekat negara adi daya itu, yakni Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman.

Dia juga mengungkap sikap Menlu AS, Mike Pompeo, yang kerap mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan menghina. Seperti pada 21 Mei, lanjutnya, Pompeo dalam sebuah pernyataan mengeluarkan sejumlah tuntutan dan ancaman terhadap Iran yang secara terang-terangan melanggar hukum dan norma internasional.

Menurut Zarif, pernyataan Pompeo malah mencerminkan reaksi putus asa pemerintah AS terhadap perlawanan luar biasa komunitas internasional terhadap upaya persisten Gedung Putih untuk membunuh JCPOA.

"Sangat disayangkan dalam 1,5 tahun terakhir, kebijakan luar negeri AS, termasuk kebijakan mereka terhadap Iran telah didasarkan pada asumsi dan ilusi yang salah," cetusnya.

Trump dan Pompeo dinilai Zarif secara terus-menerus membuat tuduhan tidak berdasar dan provokatif terhadap Iran. Hal itu dinilai sebagai intervensi mencolok dalam urusan domestik Iran dan pelanggaran terhadap kewajiban internasional AS di bawah Piagam PBB, Perjanjian 1955, dan Perjanjian Aljazair 1981.