Presiden dan Sultan Brunei Bahas Perlindungan TKI dan Perdagangan

PERTEMUAN bilateral Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah turut membahas perdagangan kedua negara yang menurun selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, pada 2017 nilai perdagangan RI dan Brunei adalah US$107,75 juta. Angka ini terbilang turun drastis, sebab pada 2013, nilai perdagangan dengan Brunei mencapai US$700 juta.

"Penurunan ini tidak terkait dengan volume perdagangan, tetapi dengan nilai perdagangan karena turunnya harga minyak. Brunei sebelumnya banyak mengekspor minyak ke Indonesia. Dengan harga minyak yang turun otomatis nilai dari perdagangan menjadi turun," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/5).

Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk mencari cara agar nilai perdagangan kedua negara ini meningkat. Caranya dengan menggali bidang-bidang kerja sama dan investasi yang bisa dilakukan.

Untuk mendorong kerja sama perdagangan dan investasi, kedua negara akan membentuk working group kerja sama ekonomi serta meningkatkan interaksi pelaku usaha kedua negara lewat kamar dagang di masing-masing negara.

Saat ini, beberapa produk ekspor RI ke Brunei antara lain kelapa sawit, timah mentah, biji cokelat, kertas, dan kawat tembaga. Sementara itu, Indonesia mengimpor mesin appliances, tepung, polimer serta monitor dan proyektor dari Brunei.

"Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk di bidang investasi misalnya, yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, perkapalan dan pelabuhan," tandas Retno.

Ia menjelaskan, salah satu kerja sama di bidang pertanian yang tengah dikembangkan ialah pengembangan varietas padi Sembada B9 dan Sembada 188.

Selain membahas isu ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia juga menjadi perhatian utama Presiden Jokowi. Apalagi, saat ini jumlah WNI yang ada di Brunei cukup banyak, yaitu 83 ribu WNI atau 20% dari total penduduk negara tersebut.

Menurut Retno, Sultan Brunei menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Jokowi karena keberadaan tenaga kerja Indonesia di Brunei telah memberikan kontribusi, baik secara ekonomi maupun sosial.

"Lalu Presiden juga menitipkan kembali keberadaan WNI di sana dan Sultan mengatakan, sudah menjadi komitmen bagi Sultan untuk memperhatikan keamanan, kesejahteraan mereka yang ada di Brunei," ujarnya.

Untuk tahap selanjutnya, kata Retno, kedua belah pihak sepakat memperbarui memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait masalah penempatan dan perlindungan WNI di Brunei.

"Draf MoU untuk penempatan dan perlindungannya, jadi, penempatannya misalnya, diatur tentang masalah cost structure. Selama ini cost structure tentang penempatan belum dibahas sehingga TKI bisa saja terbebani selama beberapa bulan untuk membayar kembali biaya penempatan," jelasnya.

Selanjutnya, kata Retno, negosiasi terkait hak-hak pekerja agar TKI di Brunei lebih terlindungi, sehingga harapannya dalam beberapa bulan ke depan dapat diselesaikan dengan baik. (OL-1)