Florida Keluarkan UU Pengendalian Senjata

NEGARA bagian Florida di AS pada hari Rabu mengeluarkan sebuah undang-undang (UU) pengendalian senjata yang menaikkan usia minimum untuk membeli senjata api, yakni usia 21 tahun, sambil mendanai sebuah program yang memungkinkan beberapa guru dan pegawai sekolah dipersenjatai.

UU Keselamatan Publik tersebut diberi nama “Marjory Stoneman Douglas High School," yang berasal dari nama sekolah tempat insiden penembakan massal bulan lalu terjadi, dan mengakibatkan 17 orang termasuk 14 siswa terbunuh. UU tersebut kini telah melewati dewan majelis rendah sehari setelah persetujuan senat.

Sekarang, UU tersebut akan dikirim ke Gubernur Rick Scott untuk disahkan.

Adapun, pihak Republikan belum mengindikasikan apakah dia akan memveto undang-undang tersebut, namun sebelumnya dia telah menyatakan keberatannya dengan seruan Presiden AS Donald Trump untuk mempersenjatai guru.

Perdebatan kontrol senjata berlangsung panjang, setelah Amerika dihidupkan kembali oleh korban selamat dari penembakan Parkland, yang sehari setelah sekolah mereka diserang meluncurkan gerakan "Never Again”, dan menuntut tindakan legislatif.

RUU tersebut menaikkan usia minimum untuk membeli semua senjata api dari yang tadinya usia 18 menjadi 21 tahun, sebuah langkah yang ditentang oleh kelompok lobi senjata Asosiasi Rifle Nasional (NRA) yang berkuasa, melarang perangkat modifikasi yang membuat senjata semi otomatis menjadi sepenuhnya otomatis, dan meningkatkan dana kesehatan mental.

Ini juga mencakup program wali sukarela yang dinamai berdasarkan nama pelatih Aaron Feis yang dibunuh dalam serangan Parkland, yang dimaksudkan untuk membantu pencegahan atau pengurangan insiden penyerang aktif di tempat sekolah, dengan mengizinkan beberapa pegawai sekolah untuk dipersenjatai.

Program ini terutama ditujukan untuk staf seperti pelatih dan personil sekolah, dengan para guru memenuhi syarat hanya jika mereka memiliki pengalaman militer atau penegak hukum.

Membawa lebih banyak senjata ke sekolah memang telah menjadi gagasan kontroversial, namun anggota parlemen membela undang-undang tersebut. (AFP/OL-7)