Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
DEWAN Keamanan (DK) PBB akan melakukan voting pada Kamis (22/2) waktu setempat atau hari ini WIB, tentang rancangan resolusi menuntut gencatan senjata 30 hari di Suriah untuk membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis.
Swedia dan Kuwait, yang merancang resolusi tersebut, meminta pemungutan suara 'sesegera mungkin' setelah diumumkan pada Rabu (21/2).
Dorongan pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan 'kegiatan perang' di Ghouta Timur dihentikan karena jumlah korban tewas akibat serangan udara meningkat tajam.
Rusia pun turut mendesak sebuah pertemuan dewan untuk membahas krisis di Ghouta Timur yang disebut sangat kompleks oleh Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.
"Ada teroris di sana. Tentara Suriah sedang berperang dan teroris menembaki Damaskus. Ini ialah situasi yang kompleks dan bukan hanya jalan satu arah," kata Nebenzia.
Namun, masih belum ada kejelasan apakah Rusia akan menggunakan hak vetonya atau tidak untuk menghalangi rancangan resolusi PBB itu.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley merespons Rusia dengan menyatakan sangat tidak masuk akal untuk mengklaim serangan terhadap warga sipil ada kaitannya dengan memerangi terorisme.
"Ini saatnya untuk mengambil tindakan segera dengan harapan menyelamatkan nyawa laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diserang rezim Assad yang barbar," katanya menambahkan AS mendukung rancangan resolusi.
Rancangan resolusi akan membuka jalan bagi gencatan senjata selama 72 jam setelah diadopsi untuk pengiriman bantuan dan evakuasi medis dalam 48 jam setelah itu.
Serangan di Ghouta Timur, Yarmouk, Foua, dan Kefraya diminta segera dihentikan. Begitu juga dengan perampasan makanan dan obat-obatan yang sangat diperlukan penduduk sipil.
Hampir 300 warga sipil terbunuh sejak Minggu (18/2) di Ghouta Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved