Aktivis Tuntut Inggris Beri Kompensasi untuk Palestina

KELOMPOK aktivis yang tergabung dalam Indonesian Consortium for Liberation of Al-Aqsha (ICLA) mengeluarkan pernyataan bersama terkait dengan 100 tahun Deklarasi Balfour. Deklarasi itu dituding sebagai awal penyebab penjajahan Israel di Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini. Pernyataan bersama yang merupakan hasil rembukan tim focus group discussion di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, kemarin, menuntut agar pemerintah Inggris bertanggung jawab dan meminta maaf serta memberikan kompensasi kepada rakyat Palestina.

Turut hadir dalam acara itu, yakni perwakilan aktivis dari Aqsa Working Group (AWG), Syubban Jamaah Muslimin (Hizbullah), Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Mi'raj News Agency (MINA), dan Radio Silaturahim (Rasil). Menurut mantan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Palestina, Makarim Wibisono, Deklarasi Balfaor merupakan tindakan unilateral Inggris yang dilandasi motif buruk, yakni untuk mendapatkan sokongan dana demi memenangi Perang Dunia I.

Deklarasi tersebut tercantum dalam surat tertanggal 2 November 1917 yang dikirimkan Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild selaku pemimpin komunitas Yahudi. Isinya mendorong para pemimpin zionis agar menyerukan migrasi massal. Migrasi itu merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan impian mereka membentuk sebuah negara Yahudi.

Latar belakang keluarnya Deklarasi Balfour, menurut Makarim, karena saat itu Inggris sedang kesulitan menghadapi pasukan Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman) dalam Perang Dunia I. "Rothschild ini merupakan salah satu dari keluarga orang-orang terkaya di Eropa yang memiliki bank-bank besar di benua itu. Jadi, maksud surat Balfour kepada Rothschild ialah agar dia membantu pendanaan dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan wilayah Palestina yang notabene bukan milik Inggris," terang Wibisono dalam diskusi tersebut.

Dia mengatakan tindakan Israel selama 50 tahun masa pendudukan di wilayah Palestina penuh dengan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional. Karena itu, dia meminta agar Indonesia bisa mengambil peran diplomasi lebih besar dalam upaya memerdekakan Palestina. Caranya lewat capacity building dan peace building ke upaya peace making.