Indonesia Memiliki Modal Kuat Tekan Israel

Tahun 2017 menandai 50 tahun penjajahan Israel atas wilayah Palestina yang dimulai pada 1967. Sejak itu berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan rezim militer Tel Aviv terjadi hampir setiap hari. Demikian temuan utama yang mengemuka dalam seminar internasional bertemakan 50 tahun pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia (AII) dan Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat,Rabu (1/11). Direktur AII Usman Hamid meng­ungkapkan, selama kurun 50 tahun pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, sekitar 600 ribu warga Israel telah berpindah ke wilayah Palestina.

“100 ribu hektare tanah milik warga Palestina dirampas Israel, 50 ribu rumah dan bangunan punya orang Palestina oleh Israel di wilayah pendudukan tersebut,” ungkap Usman. Pelanggaran HAM dan diskriminasi lainnya, Usman menambahkan, Israel membatasi ruang gerak 4,9 juta warga Palestina di wilayah okupasi saban hari. Tel Aviv membatasi hak-hak warga Palestina untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, perjalanan ke luar negeri, akses kesehatan, mengunjungi keluarga, mendapatkan penerangan dan air, serta mengakses lahan yang mereka miliki.

Senada dengan Usman, Makarim Wibisono, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Palestina mengatakan, warga Palestina telah menjadi korban dan target peng­aniayaan yang zalim oleh rezim Israel. “Penganiayaan itu hampir terjadi setiap hari,” ujarnya.
Israel, Wibisono melanjutkan, tengah berupaya mengubah lanskap demografi di wilayah-wilayah pendudukan dengan membangun permukiman Yahudi dan menghancurkan rumah-rumah orang Palestina, seperti di Hebron dan Jerusalem Barat.
“Sekarang Jerusalem Timur juga mulai diisi oleh permukiman Yahudi untuk mengubah lanskap demografi, menjadikan Yahudi mayoritas, Palestina minoritas,” kata Wibisono.

Ia sangat prihatin dengan sikap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus memperluas area permukimam Yahudi di atas tanah Palestina meskipun dikecam dan ditentang dunia internasional.

Dorong Indonesia
AII mengatakan hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab dan Amerika Serikat (AS) serta berpenduduk mayoritas muslim menjadi modal utama meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Tekanan internasional yang dimaksud ialah untuk membuat Israel menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Di wilayah pendudukan Israel di Palestina (Occupied Palestinian Territories/OPT).

“Indonesia tidak memiliki hu­bungan diplomatik dengan Israel. Jadi sulit untuk melakukan lobi one on one antara Indonesia dan Israel dalam hal ini,” kata Usman. “Oleh karena itu, Indonesia harus menggunakan pengaruhnya pada forum Arab Islamic American Summit untuk mengajak negara Arab dan berpenduduk mayoritas Islam dan AS menekan Israel agar menghentikan pelanggaran HAM di OPT,” ujar Usman.

Sementara itu, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya menegaskan sikap kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan konflik Palestina-Israel tidak berubah. “Indonesia tidak akan mengakui atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka,” tegas Desra.

Menurutnya, ada enam isu besar yang menghambat Palestina menjadi negara yang merdeka sepenuhnya, yakni klaim status Jerusalem, isu perbatasan, permukiman, persoalan air, isu keamanan, dan kembalinya pengungsi Palestina. Kendala lain ialah konflik internal Palestina, kuatnya posisi sayap kanan Israel, perselisihan negara-negara Arab dan Teluk, dan kendala global terkait dengan sikap Uni Eropa, AS, dan DK PBB. (Hym (I-1)