Warga Australia belum Paham Demokrasi Indonesia

MESKI Indonesia diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, hal itu tidak berlaku bagi masyarakat Australia. Duta Besar RI untuk Australia Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo menyebutkan, hingga saat ini, masih banyak orang Australia belum menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi. “Saya lihat ada ketidakuratan masyarakat Australia dalam melihat kondisi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada persepsi masyarakat Indonesia tentang Australia,” katanya saat perkenalan dengan masyarakat Indonesia di Negara Bagian Queensland yang diikuti wartawan Media Indonesia Emir Chairullah, Rabu (1/11).

Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga think thank terkemuka Lowy Institute belum lama ini, mayoritas penduduk Australia menganggap Indonesia bukan merupakan negara demokrasi. Survei tersebut mengatakan, dari 1.200 responden, 50% responden menganggap Indonesia bukan negara demokrasi atau turun 4% dibandingkan survei yang sama pada 2015. Namun, responden yang menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi hanya 27% atau turun 7% dibandingkan survei yang sama pada 2015. Survei Lowy Institute menjelaskan, persepsi tersebut timbul akibat ketidaktahuan masyarakat Australia tentang Indonesia. Namun, ungkap survei tersebut, masyarakat menganggap hubung-an luar negeri Australia dengan Indonesia tetap penting.

Kristiarto menambahkan, pihaknya berharap masyarakat Indonesia di Australia bisa membantu pemerintah memperkenalkan Indonesia kepada warga setempat. Bagi dia, hubungan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang selama ini baik menjadi tidak berarti apabila tidak didukung positif publik kedua negara. “Keharmonisan antara pemerintah menjadi ‘meaningless’ apabila persepsi di masyarakat tidak baik,” ujarnya. Dalam menanggapi hal itu, pengamat politik dari jurusan hubungan internasional UGM Ririn Tri Nurhayati mengatakan buruknya persepsi masyarakat Australia terhadap kondisi demokrasi di Indonesia lebih disebabkan pemberitaan media setempat.

Selama ini, dirinya melihat media Australia cenderung memilih pemberitaan yang negatif terkait situasi politik di Indonesia. “Akibatnya, kesan negatif tersebut terbentuk di kalangan masyarakat Australia,” ungkap kandidat doktor Ilmu Politik yang sedang kuliah di University of Queensland ini, Rabu (1/11). . Karena itu, tambahnya, KBRI harus lebih proaktif dalam melakukan diplomasi ke publik Australia. KBRI sebaiknya segera merespon s apabila ada pemberitaan negatif tetang Indonesia di Australia di samping mengajak masyarakat terlibat aktif berdiplomasi. (I-2)