Menlu kembali Minta Dukungan dari Mitra

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta dukungan dari negara-negara mitra dan sahabat untuk menyukseskan pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Selama ini Indonesia telah menjalin kemitraan yang sudah berjalan lama dengan PBB. Menurut Retno, partisipasi Indonesia di PBB perlu ditingkatkan. Caranya melalui peran yang lebih aktif dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global.

"Menjaga perdamaian merupakan bagian integral dari DNA bangsa Indonesia dan itu dimandatkan oleh konstitusi kami," kata Retno di hadapan para perwakilan asing di Indonesia dalam acara Commemoration the 72nd Anniversary of the United Nations 'Building Indonesia's Civilian Capacity and Its Role in Sustaining Peace' di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

Dia melanjutkan, tidak lama setelah meraih kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB pertamanya pada 1947. Sampai saat ini, kata Retno, Indonesia tercatat menjadi salah satu penyumbang pasukan penjaga perdamaian paling besar di dunia, yakni sekitar 2.800 personel.

Melalui berbagai pengalaman yang diperoleh, Menlu mengatakan Indonesia terus berupaya meningkatkan SDM untuk mendukung misi penjaga perdamaian PBB, seperti menambah personel perempuan dan tenaga medis.

Karena itu, bagi Indonesia, agenda membangun kapasitas sipil merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan keahlian dalam mengelola demokrasi dan konflik kedaulatan di tingkat nasional dan internasional.

"Dari pengalaman-pengalaman itu, Indonesia memiliki pakar-pakar sipil mumpuni yang lengkap di bidang dialog, rekonsiliasi, demokrasi, good governance, kehakiman dan hukum, serta pembangunan inklusif," paparnya.

Menlu menambahkan penyelenggaraan acara tersebut memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya ialah meningkatkan kesadaran nasional terkait kapasitas sipil dalam pembangunan perdamaian dan mengindentifikasi ahli-ahli sipil Indonesia.

Selain itu, untuk berbagi pengalaman dan praktik serta pembelajaran dari negara-negara lain. "Termasuk memperluas peluang bagi pejabat pemerintah dan masyarakat sipil untuk ambil bagian dalam pembangunan perdamaian," tutupnya.