PBB Larang Kapal Korut Berlabuh di Seluruh Dunia

PBB menjatuhkan sanksi la­rangan berlabuh di seluruh dunia terhadap empat kapal Korea Utara (Korut). Sanksi itu dikenakan karena kapal-kapal tersebut melakukan pe­langgaran yang diklaim pa­nel ahli tidak pernah terjadi sebelumnya. “Ada empat kapal yang masuk daftar komite. Namun, masuknya kapal-kapal tersebut ke daftar bukan berarti pembekuan aset atau larang­an bepergian, melainkan la­rangan untuk berlabuh,” kata Hugh Griffith, kordinator pa­nel Dewan Keamanan PBB, menjelaskan soal sanksi atas kapal Korut yang terbukti mengangkut barang ilegal.

Dia menegaskan keputusan komite cukup cepat, yaitu berlaku pada 5 Oktober 2017. Sanksi tersebut, tambah Griffith, disusun dalam rumusan sidang kedua PBB tentang penjatuhan sanksi terhadap Korut. Menurut sumber, keempat kapal Korut kedapatan membawa batu bara, makanan laut, dan bijih besi. Keempat kapal itu ialah Pet­rel 8, Hao Fan 6, Tong San 2, dan Jie Shun. Berdasarkan situs Mariretraffic, tiga kapal pertama berlayar di bawah bendera Comoros, Saint Kitts, Nevis dan Korut, sedangkan kapal Jie Shun tidak terdaftar dalam situs tersebut.

Menurut resolusi PBB, sejak Agustus 2017, telah diberlakukan perluasan pelarangan eks­por yang mencakup tekstil, pekerja Korut, serta pemba­tasan ekspor minyak.
Dalam persidangan kedua yang membahas sanksi untuk Korut, diplomat negara itu tu­rut hadir. Namun, mereka tidak memberikan sanggahan ataupun pernyataan.
Saat mengomentari sanksi untuk Korut, Wakil PBB dari Italia Inigo Lambertini mengatakan putusan itu sangat penting ditegakkan. “Ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana. Namun, tentu saja sanksi ha­rus diterapkan agar lebih efektif,” kata Lambertini. Sebelumnya, utusan PBB dari Korut pekan lalu me­nu­­duh AS berupaya meng­halangi pembangunan ekonomi nega­ra itu. Dia juga mengecam pe­ngenaan sanksi kepada ne­gara-negara miskin seperti Korut. (AFP/*/I-4)