Rohingya Ujian Kepemimpinan Indonesia di ASEAN

PENYELESAIAN tragedi kemanusiaan di Rohingya, Myanmar merupakan ujian kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Bila proposal yang diajukan pemerintah RI berhasil mengubah perilaku rezim Myanmar, maka kepemimpinan RI di Asia Tenggara akan semakin terlembaga.

"Publik nasional menunggu dengan cemas apakah diplomasi oleh Menlu RI Retno LP Marsudi terhadap rezim Myanmar akan membuahkan hasil atau tidak," kata Direktur Par Indonesia Strategic Research, Guspiabri Sumowigeno di Jakarta, Senin (4/9).

Ia mengatakan jika dalam waktu 24 jam sejak Menlu Retno meninggalkan Myanmar, perilaku rezim Myanmar tidak berubah terhadap suku Rohingya, ini mengindikasikan kegiatan diplomasi yang digagas RI bisa dikatakan belum berhasil.

Guspiabri mengingatkan bahwa kesediaan Myanmar menerima dan berdialog dengan Menlu Retno bukanlah jaminan bahwa rezim Myanmar pasti akan melunak pada protes internasional yang semakin meluas atas tindakan mereka terhadap suku Rohingya.

"Terutama yang bersifat sangat segera adalah penghentian penyiksaan dan pembunuhan terhadap suku Rohingya," ucapnya.

Menurutnya peluang ke arah perubahan itu tidak besar karena pelanggaran HAM yang masif dan terstruktur atas etnis Rohingya sudah berlangsung lama dan bisa dikatakan telah menjadi kebijakan negara.

Dikatakannya jika perilaku rezim Myanmar tidak berubah, RI dipermalukan. Sebaliknya, RI berhasil mengubah perilaku rezim, maka kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara semakin kuat. "Itu juga berarti RI mulai mampu mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan ini."

Bila Indonesia dipermalukan dan mengingat sensitivitasnya isu ini, kata dia, Presiden Jokowi perlu bertanya pada DPR, apa langkah berikut yang dapat dilakukan Pemerintah RI.

"Nah DPR perlu teliti mendengar kemarahan publik nasional dan mengkonversinya bukan hanya sebagai dalam format kecaman, tetapi format paket ancaman terhadap rezim Myanmar," ujarnya.

Guspi mengatakan ancaman itu bisa berupa inisiatif Indonesia untuk membawa persoalan ini ke lingkungan internasional yang lebih luas, seruan Indonesia agar komunitas internasional melalui PBB melakukan intervensi militer untuk alasan kemanusiaan dan membentuk mahkamah internasional untuk mengadili semua elemen rezim Myanmar yang terlibat dalam pembantaian suku Rohingya.

Dikatakannya pemerintah perlu diingatkan bahwa kerangka diplomasi RI terhadap Myanmar juga tak bisa mengabaikan pendekatan terhadap Beijing dan New Delhi yang punya banyak kepentingan ekonomi di sana, agar ikut mengoreksi perilaku rezim Myanmar terhadap suku Rohingya. (X-12)