Bencana Kemanusiaan di Rakhine

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan adanya bencana kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, setelah mendapati laporan bahwa hampir 400 orang--mayoritas muslim Rohingya--tewas dalam sepekan terakhir.

“Kami sangat prihatin dengan ekses yang terjadi selama operasi keamanan pasukan Myanmar di Rakhine. PBB mendesak militer Myanmar untuk menahan diri guna mencegah bencana kemanusiaan,” ungkap pihak PBB dalam pernyataannya, Jumat (1/9) waktu setempat.

Guterres menekankan bahwa pemerintah Myanmar bertanggung jawab dalam memberikan keamanan bagi warga dan membuka akses kepada badan bantuan dalam menjangkau pengungsi.

Sekjen PBB juga menyampaikan keprihatinan tersebut dalam komunikasinya dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Jumat (1/9). Menlu Retno pun menyampaikan seruan Indonesia bahwa semua kekerasan harus dihentikan. “Perlindungan harus diberikan kepada semua umat,” kata Retno.

Keduanya mendukung laporan komisi penasihat pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan tentang adanya pembantaian dan pembakaran desa secara sistematis. Mereka berharap rekomendasi komisi itu segera diimplementasikan.

Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) kemarin menyatakan menunda bantuan makanan ke Rakhine menyusul memburuknya situasi keamanan. Badan bantuan, termasuk WFP, selama ini kerap dituding pemerintah Myanmar membantu gerilyawan Rohingya.

“Diperkirakan ada 250 ribu peng­ung­si dan warga lain yang bakal terkena dampak penundaan ini,” ungkap WFP dalam pernyataan resminya.

PBB memperkirakan hampir 60 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan meletus di Rakhine pekan lalu. Banyak pula pengungsi tenggelam saat mencoba menyeberangi Sungai Naf untuk mencapai Bangladesh.

Sejumlah negara ikut menyatakan keprihatinan mereka atas situasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya akan memobilisasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan menggelar pertemuan puncak untuk masalah Rakhine tahun ini.

Sementara itu, India merencanakan pertemuan Perdana Menteri Na­rendra Modi dan pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar pada Selasa (5/9). “India akan mencoba membantu penanganan situasi peng­ungsi di Rakhine,” tutur pejabat senior Kementerian Luar Negeri India, Sripriya Ranganathan.

Dari dalam negeri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kemarin meminta Myanmar untuk menghormati hak kemanusiaan warga Rohingya dan meminta semua pihak menahan diri.

Menurut Menag, pemerintah telah melakukan langkah proaktif dan produktif seperti memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggotakan 11 ormas dan lembaga kemanusiaan.

Sejumlah demonstran kemarin juga berunjuk rasa di depan Gedung Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Mereka mendesak Myanmar dan pemimpin nasional Aung San Suu Kyi menghentikan pengusiran serta pembantaian terhadap etnik Rohing­ya. Namun, mereka gagal bertemu dengan Dubes Myanmar untuk Indonesia. (Nda/LN/AFP/AP/Ant/X-11)

[email protected]