Duterte Ancam Akhiri Perundingan

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte, kemarin, mengancam akan mengakhiri pembicaraan damai dengan kelompok militan komunis. Itu terjadi setelah beberapa jam sebelumnya beberapa orang yang diduga anggota kelompok militan melukai empat pengawal Duterte. Para ajudan Duterte itu berada dalam dua kendaraan saat diserang kelompok bersenjata di sepanjang jalan raya di pulau selatan Min-danao, lokasi darurat militer diberlakukan. Pemerintah menyalahkan Tentara Rakyat Baru dari Partai Komunis Filipina dan meng-ancam menunda perundingan damai.

"Presiden mengarahkan panel pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan damai resmi kecuali jika The Reds (kelompok pemberontak sayap kiri) setuju menghentikan serangan terhadap pasukan pemerintah di Mindanao," ungkap istana kepresidenan dalam sebuah pernyataan. Pejabat senior militer Mindanao, Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, menyebut komunis berada di balik serangan pengawal Duterte tersebut. "Ini adalah bagian dari seruan nasional mereka untuk menentang darurat militer dengan meluncurkan serangan intensif terhadap pasukan pemerintah," imbuh Gapay.

Partai komunis itu disebut melakukan pemberontakan terlama di Asia dan meminta aliansi mereka meluncurkan serangan balasan untuk aksi darurat militer yang diberlakukan Duterte selama 60 hari. Pemberontakan komunis yang dimulai pada 1968 dan yang sebagian besar disebut berada di Mindanao telah menewaskan sekitar 30 ribu orang. Pemberontak telah melakukan pembicaraan damai dengan pemerintah sejak Duterte terpilih sebagai presiden tahun lalu. Kedua belah pihak menyatakan gencatan senjata sepihak, tetapi tidak berlangsung lama.

Duterte menangguhkan perundingan damai pada Mei setelah kedua belah pihak gagal menyelesaikan perselisihan soal perintah untuk kelompok militan meningkatkan serangan. Demi mengakhiri kebuntuan, setelah dua bulan, Duterte berencana segera mengirimkan juru runding dan membahas secara informal kesepakatan gencatan senjata bilateral. Namun, dia memperingatkan para anggota kelompok militan harus berkomitmen menangguhkan operasi terhadap militer dan polisi, serta menghentikan semua kegiatan pemerasan di lapangan.