Irak Diminta Cegah IS Jilid Kedua

KOMANDAN Senior Amerika Serikat (AS) di Irak, Letnan Jenderal Stephen Townsend, mengingatkan bahwa perang melawan kelompok Islamic State (IS) belum berakhir meskipun kemenangan bersejarah di Kota Mosul telah diraih. Dia meyakini masih ada pemberontak IS di Irak dan meminta pemerintah setempat untuk menjangkau minoritas muslim Sunni untuk mencegah bangkitnya kelompok ekstremis itu.

“Jika ingin mencegah kemunculan IS jilid dua, pemerintah Irak harus melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka harus berdamai dengan penduduk Sunni dan membuat mereka merasa diwakili,” ungkap Townsend. Kemenangan atas IS diumumkan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi secara resmi pada Minggu (9/7). Perang melawan IS memakan korban jiwa ribuan orang serta lebih dari 920 ribu orang lainnya mengungsi.

Abadi membuat deklarasi kemenangan di ruang operasi layanan kontraterorisme setelah pertempuran sembilan bulan terjadi. Presiden AS Donald Trump mengirim ucapan selamat dan mengatakan Mosul telah bebas dari mimpi buruk panjang di bawah IS. “Kami berduka atas pembunuhan ribuan rakyat Irak,” kata Trump. Namun, koalisi pimpinan AS me-ngonfirmasi bahwa sementara wilayah Mosul masih harus dibersihkan dari alat peledak dan pemberontak IS yang bersembunyi.

Pengumuman pembebasan Mosul juga mesti ditunda karena masih ada beberapa milisi bersama anak-anak dan istri mereka, sebagai perisai manusia, di Kota Tua. Tembakan dan ledakan terdengar dari daerah tersebut pada Senin (10/7). PBB memperkirakan lebih dari 5.000 bangunan rusak dan 490 hancur di Kota Tua. Koordinator Kemanusiaan PBB di Irak, Lise Grande, mensyukuri operasi militer yang akan berakhir, tapi tidak dengan krisis kemanusiaan. “Banyak orang kehilangan rumah, makanan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan peralatan darurat. Tingkat trauma juga masih tinggi,” imbuhnya.

Kejahatan kemanusiaan
Dampak masif yang dialami warga sipil di Mosul akibat perang melawan IS mendorong Amnesti Internasional meminta digelar penyelidikan kejahatan kemanusiaan dengan membentuk komisi independen. “Ketakutan warga Mosul dan pengabaian nyawa manusia oleh semua pihak dalam konflik ini tidak boleh tidak dihukum,” tegas Direktur Riset Timur Tengah Amnesti Internasional, Lynn Maalouf.

Komisi independen, imbuhnya, harus segera dibentuk serta ditugaskan untuk memastikan pelanggaran hukum internasional terjadi, penyelidikan yang efektif dilakukan, dan bukti-bukti dapat dipublikasikan. Dalam konflik dari Januari hingga pertengahan Mei, Amnesti Internasional menemukan IS melanggar hukum humaniter internasional dan melakukan kejahatan perang dengan menggunakan warga sebagai perisai.

Organisasi hak asasi manusia itu juga mengkritik pasukan Irak dan koalisi pimpinan AS terkait dengan serangkaian serangan ilegal dan eksplosif seperti serangan udara pada 17 Maret yang menyebabkan 105 warga sipil tewas. “Pasukan Irak dan koalisi gagal melakukan tindakan yang memadai untuk melindungi warga sipil dengan menggunakan senjata yang tidak boleh digunakan di daerah padat penduduk,” kata Maalouf. Selain meminta komisi independen, Amnesti Internasional menerbitkan serangkaian rekomendasi untuk pemerintah Irak, termasuk membuat program kompensasi bagi warga sipil. (BBC/AFP/I-2)