Venezuela Devaluasi Mata Uang untuk Hadapi Krisis

VENEZUELA yang tengah dilanda krisis mendevaluasi mata uangnya sebesar 64% dalam lelang mata uang asing yang bertujuan menstabilkan pasar valuta asing pada Rabu (31/5). Melalui sistem pertukaran resmi yang tengah dirombak, pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor untuk menawar dolar pada nilai yang lebih tinggi. Presiden Nicolas Maduro menyebut itu adalah upaya untuk memerangi pasar gelap di Venezuela. Langkah tersebut juga menjadi langkah terbaru dari serangkai-an upaya meredakan krisis di Venezuela yang dilanda inflasi, kekurangan makanan, dan harga obat-obatan yang melonjak.

"Mata uang Amerika Serikat (AS) dijual dengan harga 2.010 bolivar per dolar AS," ujar Pedro Maldonado, Presiden Komite Lelang Mata Uang Bank Sentral. Maldonado juga mengatakan nilai tersebut ialah indikasi yang tegas bahwa Venezuela telah memulai proses pemulihan ekonomi. Nilai tersebut menunjukkan devaluasi tajam mata uang negeri itu jika dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 721 bolivar. Namun, nilai itu masih jauh lebih rendah di bawah nilai di pasar gelap yang mencapai sekitar 6.000 bolivar per dolar AS.

Dalam lelang tersebut, bank sentral menjual US$24 juta yang sebagian besar dilepas kepada perusahaan yang mengimpor barang-barang asing. Secara terpisah, pihak berwenang pada Rabu (31/5) juga telah memulai pendaftaran kandidat untuk badan reformasi konstitusi, sebuah langkah yang juga telah memicu kerusuhan antipemerintah. Jumlah tersebut diumumkan setelah terjadi protes atas keputusan bank AS, Goldman Sachs, untuk membeli US$2,8 miliar obligasi yang dikeluarkan perusahaan mi-nyak negara PDVSA.

Badan pemilihan Venezuela telah meminta kandidat mendaftar secara online pada Rabu (31/5) dan Kamis (1/6) untuk calon anggota dewan yang beranggotakan 545 orang, yang akan ditugaskan untuk merancang sebuah konstitusi baru. Lawan Maduro menyebut hal itu untuk melindungi dirinya agar tetap berkuasa dengan menumpuk 'majelis konstituen' melalui sekutu politiknya. Koalisi oposisi yang dipimpin partai sayap kanan, Democratic Unity Roundtable, telah bersum-pah untuk tidak ambil bagian. "Saya harap tidak ada yang akan berkhianat dengan terlibat dalam proses yang benar-benar menipu ini," ujar pemimpin oposisi, Henrique Capriles.