Rusia Dukung Indonesia Perangi Hoax

PEJABAT-PEJABAT 'Negeri Beruang Merah' akan berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri Konferensi Internasional World Press Freedom Day (WPFD) pada awal Mei 2017.

Rencana kedatangan para pejabat tinggi Rusia itu diungkapkan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Mikail Y Galuzin, Jumat (28/4).

"Seperti diketahui, pada 1 sampai 4 Mei mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah WPFD. Acara akan digelar di Jakarta. Sejumlah perwakilan dari Rusia akan hadir, termasuk dari kementerian komunikasi dan media massa, kementerian luar negeri, dan mungkin beberapa media Rusia yang juga akan ikut hadir," kata Galuzin dalam press briefing di kediaman Dubes Rusia, di Jakarta, kemarin.

WPFD merupakan kegiatan tahunan yang diprakarsai UNESCO. Konferensi itu biasanya dilaksanakan setiap 3 Mei mengacu kepada hasil resolusi Sidang Umum PBB 1993.

"Saya mencatat tema dari acara konferensi yang digelar di Jakarta nanti ialah tentang perang melawan berita palsu atau hoax. Menurut kami, hal ini merupakan situasi yang sangat serius dan mengkhawatirkan," tuturnya.

Upaya serupa, menurut Galuzin, telah dicanangkan Rusia. Salah satunya ialah melalui PBB.

Langkah itu dipilih untuk menarik perhatian komunitas media internasional.

"Seperti yang disampaikan Direktur Departemen Informasi dan Pers Kemenlu Maria Zakharova di sesi acara 39 Majelis Umum Komite Infomasi (COI) PBB pada 25 April lalu, situasi menyedihkan sedang terjadi pada krisis media dunia. Hal itu timbul karena faktor turbulensi politik," lanjutnya.

Sampai saat ini, kata Galuzin, Rusia telah beberapa kali terkena imbas menjadi korban hoax dan standar ganda media Barat terkait dengan kebijakan luar negeri 'Negeri Beruang Merah' itu.

"Hoax kerap muncul dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya ialah ketika pasukan Rusia dituding meluncurkan serangan gas beracun ke penduduk sipil di Provinsi Idlib, Suriah. Padahal, tidak ada bukti kuat yang bisa mendukung tudingan itu," paparnya.

Selain itu, hoax lainnya ialah tudingan Barat tentang keterlibatan Rusia dalam pemilihan kepala negara di Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Prancis.

"Hal yang terjadi ialah tiga media Rusia tidak diakui ketika akan meliput kampanye salah satu calon presiden di Prancis, Emmanuel Macron. Ini masalah serius terhadap kebebasan media," tutupnya. (Ihs/I-4)