Membangun Kebijakan Berpolitik

DUNIA politik memang sulit di pahami, ia berbeda dengan in teraksi manusia lainnya yang memiliki semangat dan moral sendiri. Politik pun sering dikaitkan dengan strategi untuk mewujudkan dan menempuh kebaikan bersama. Namun, nyata sering kali politik ini digunakan untuk mewujudkan kepentingan diri sendiri seperti yang sedang berlaku belakangan ini. Inilah yang menjadi kegelisahan seorang politikus sekaligus pengusaha, Surya Paloh. Harapan tentang terbangunnya pemerintahan yang akan mampu membawa solusi bagi bangsa ini seolah terancam.

“Kita harus bergerak untuk menahan keruntuhan peradaban ini. Kitalah barisan, ki talah garda yang harus terus berjuang untuk membela Republik dari dekadensi moral para politisinya,” kata Surya Paloh yang saat itu disampaikan kepada Willy Aditya melalui telepon. Willy Aditya ialah seorang aktivis yang dekat betul dengan Surya Paloh. Mereka selalu berbagi
tentang dunia politik. Dari kegelisahan Surya paloh inilah tercipta buku berjudul Moralitas Republikan yang ditulis Willy.

“Buku ini memotret momen-momen penting yang menurut saya sayang jika dilewatkan begitu saja. Apalagi, hal itu terkit dengan laku yang langka dalam politik Indonesia kontemporer,” kata Willy dalam diakusi dan bedah buku itu, Ka mis (10/11), di Tangerang. Hal yang disampaikan dalam buku ini ialah kejelasan dan ketegasan sikap seorang politikus apalagi seorang pemimpin yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bersama atau yang disebut republik. Willy menjelaskan pentingnya sebuah moralitas dalam memimpin sebuah republik dan menjalankan roda pemerintahan secara baik.

Moralitas dalam berpolitik juga penting sehingga mampu melahirkan pemimpinpemimpin besar yang sangat baik, dan terciptanya suasana politik santun tanpa adanya intrik-intrik kebohongan sehingga menciptakan virtue atau dalam khazanah pemahaman orang Indonesia dimaknai sebagai moralitas kaum republikan. Secara istilah, virtue adalah sebuah praktik kebijakan yang tidak didasarkan pada moral tertentu. Istilah itu mengarah pada dua golongan, yakni para pangeran atau penguasa dan warga negara.

Dengan setting momen Pemilu 2014 secara umum dan secara khusus pada momen pilpres membawa lakon utama Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem). Menurut Willy, Surya Paloh merupakan sosok politikus yang bermoral. Meski sebagai partai pengusung, NasDem tetap mengkritisi pemerintah saat ini. “Selain itu, praktik lainnya pun terlihat pada proses pilkada 2015 dan pilkada 2017 ini, Partai NasDem di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh tidak memungut mahar sepeser pun.

Ini yang bisa kita lihat soal moralitas politik itu sendiri,” ujarnya. Tak hanya itu, lahirnya koalisi tanpa syarat sekaligus menjadi basis kekuatan dan kemenangan Jokowi-JK merupakan wujud konkret dari gagasan perubahan yang digaungkan NasDem. Harus melompat, menabrak situasional yang menyesak, merengkuh harapan, dan mewujudkan masa depan merupakan gagasan perubahan yang menjadi tindakan. Menurutnya, perubahan harus di tekankan agar prak tik politik ki ta benar-benar menjadi peradaban demo krasi, ruang bagi tumbuhnya keadaban publik.

“Setidaknya ada empat yang harus dilakukan pemimpin untuk menjaga, mengembangkan, dan memobilisasi modal moral secara politik yakni dasaran moralitasnya yang terkait dengan nilai, tujuan, serta orientasi politik. Kedua, menyangkut kinerja politik dalam mengaplikasikan nilai-nilai moralitas. Ketiga yakni keteladanan kepada komunitas politik dan keempat, keefektifan komunikasi politik,” kata Willy.

Memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, bahkan bagi Partai NasDem sekalipun. Namun, Surya Paloh selalu mengucapkan bahwa, “Perubahan total itu sesuatu yang sulit, tapi totalitas dalam perubahan adalah suatu keharusan.” Kalimat itu pula yang menjadi penyemangat untuk menggapai cita-cita yang mulia. (M-2)