Negara Seyogianya Ikut Mengurus Wayang

HARI ini, 13 tahun lalu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengakui wayang sebagai warisan budaya dunia. Untuk memperingatinya, hari ini keluarga besar pecinta dan pelestari wayang di seluruh Indonesia melakukan berbagai kegiatan dengan agenda masing-masing.

Di tengah kegembiraan itu, seluruh stakeholder wayang, termasuk Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi), masih menengadah kepada pemerintah agar menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang.

Untuk mengetahui pentingnya hari wayang, wartawan Media Indonesia wawancarai Ketua Umum Pepadi Pusat Kondang Sutrisno di kantornya di Gedung Pewayangan, Jakarta, pekan lalu. Berikut petikannya.

Kenapa usulan hari wayang pada 7 November?
Itu momentum ketika UNESCO mengakui wayang sebagai warisan budaya dunia. Kalau mau mencari tanggal lain susah, momentumnya apa. Apalagi, wayang itu kan sudah ada ribuan tahun lalu.

Kapan usulan itu diajukan ke pemerintah?
Sudah lama, setelah ada pengakuan dari UNESCO. Infonya, surat usulannya sudah berada di sekretariat negara (surat itu diajukan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia). Yang kami usulkan itu ialah hari wayang nasional.

Apa arti pentingnya sehingga kita perlu hari wayang?
Itu seperti tonggak perjuangan untuk terus mengembangkan sekaligus melestarikan wayang. Dengan adanya hari wayang, wayang pasti semakin ngrembaka (berkembang), semakin bergairah.

Tapi, tanpa hari wayang, hingga saat ini wayang tetap hidup?
Benar, tapi kalau negara menetapkan ada hari wayang, ini pasti akan berbeda. Geregetnya pasti akan lain (lebih baik).

Ada isu kalau pemerintah menetapkan adanya hari wayang dianggap jawanisasi?
Wayang itu bukan hanya ada di Jawa atau milik orang Jawa. Wayang itu jati diri kita sebagai bangsa. Di hampir seluruh wilayah Indonesia ada wayangnya. Pepadi sendiri memiliki pengurus di 24 provinsi, banyak yang sampai tingkat kabupaten/kota.

Sesungguhnya apa problem utama dunia wayang?
Yang utama ialah soal pementasan. Wayang tidak bisa dipisahkan dengan pementasan.

Maksudnya?
Dalang itu harus mendalang, pentas. Kita punya banyak dalang, terutama dalang muda, tetapi sebagian besar tidak punya peluang berkembang karena keterbatasan manggung (pentas). Ini harus ada solusinya. Selama ini yang menanggap sebagian besar kan masyarakat yang mampu. Maka, tidak aneh yang sering pentas dalang itu itu saja. Ini kurang baik untuk pengembangan wayang.

Karena itu, lantas dalang 'berkreasi' agar laku?
Ya, memang akhirnya banyak dalang yang mencari brand sendiri-sendiri untuk bisa laku. Dalang jadi mengikuti selera pasar.

Karena itu, kemudian ada dalang yang lalu 'merusak' pakem dan mendegradasikan wayang sebagai budaya luhur, begitu?
Maka, agar wayang tidak bobrok, ya harus ada seperti jaminan untuk pentas. Maksud saya, dalam hal ini, negara seyogianya ikut ngopeni (mengurusi). Apalagi, wayang juga bisa mendukung program pemerintah. Misalnya, nilai dan pesan moral dalam kisah wayang bisa untuk membentuk karakter bangsa, ini yang sering kita lupa.

Apa jelasnya negara ikut ngopeni? Bukankah negara sudah hadir dengan adanya sejumlah institut seni?
Itu kan di pendidikan, masalahnya setelah mereka lulus bagaimana? Jadi jelasnya negara ikut ngopeni agar mereka (dalang) memiliki kesempatan pentas. Misalnya, perlu adanya anggaran pembinaan dalam APBN. Dengan demikian, kami (Pepadi dan Senawangi) pasti bisa bekerja lebih baik, termasuk membina dalang agar tetap menjaga keluhuran budaya wayang. Dalang pun pasti akan semakin semangat belajar dan mengembangkan diri.

Bila kenyataannya pemerintah masih belum menetapkan adanya hari wayang nasional, apa komentar Anda?
Kami ingin, katakanlah, Bapak Presiden berkenan mengeluarkan pernyataan, misalnya, 'ayo masyarakat menggelar wayang serentak setiap tanggal 7 November'. Ini saja pasti sudah pasti disambut masyarakat dengan sukacita. Masyarakat di seluruh Indonesia akan wayangan (menggelar pentas wayang) sendiri-sendiri, bisa sampai tingkat kecamatan. Ini akan luar biasa. (Ono Sarwono/H-2)