Sekolah Wajib Pantau Distribusi KIP

BATAS akhir waktu penyaluran Kartu Indonesia Pintar yang semakin dekat, pada akhir tahun ini, mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan sekolah untuk ikut memantau pendistribusinya yang masih tertahan di kantor kecamatan, desa, maupun kelurahan.

“Kemdikbud meminta sekolah untuk memantau KIP yang masih tertahan di kantor-kantor desa,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, di Jakarta. Hal tersebut juga dituangkan dalam Surat Edaran Mendikbud No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaporan dan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar.

Surat edaran itu ditujukan kepada kepala dinas provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala unit pelaksana teknis Kemendikbud, kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta Kepala SKB, PKBM, dan LKP. Kemendikbud meminta agar para pemangku kepentingan untuk melaporkan jumlah KIP yang masih tertahan atau dikembalikan, secara daring melalui laman http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/pip/laporkip.

Seluruh stakeholder juga diminta membantu anak yang telah menerima KIP agar melaporkan ke kesatuan pendidikan tempat anak bersekolah dengan cara mencatatkan KIP ke aplikasi Dapodik. “Pencatatan KIP pada Dapodik di satuan pendidikan diharapkan selesai paling lambat akhir Oktober ini” ujar Hamid. Selain itu, imbuhnya, kepala sekolah juga diminta untuk memfasilitasi satuan pendidikan dengan pihak bank penyalur, yaitu BRI dan BNI, agar siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar dapat segera mencairkannya.

Penyaluran KIP sejak April 2016 dilakukan vendor yakni PT Dexter Ekspressindo dan PT Satria Antaran Prima. Namun pada praktiknya, KIP tidak diberikan langsung ke penerima, melainkan ditaruh di kantor desa. (Bay/H-1)