Gaji Guru Naik bak 'Prank', Ini Alasannya

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan awalnya dia mengira pemerintahan baru memiliki terobosan kebijakan dalam kesejahteraan guru. 

“Nyatanya, masih sama dengan yang lama, hanya menaikkan Rp500 ribu bagi guru non-ASN terserifikasi. Bagi yang belum tersertifikasi, ya kembali ke nasib semula, masih saja mereka gigit jari,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (15/12). 

Lebih lanjut, saat ini menurutnya para guru banyak yang terkena 'prank' atau kelakar dengan mengira akan mendapatkan penghasilan tambahan Rp2 juta untuk semua guru, nyatanya hanya naik Rp500 ribu dan itu pun hanya untuk sebagian kecil guru. 

Baca juga : Edukasi PPh pada Kebijakan Penaikan Gaji Guru 2025

“Saya berharap pemerintah tidak pilih kasih soal kesejahteraan guru, sebab ini menyangkut kewajiban pemerintah yang harus dilakukan dan hak yang mesti diterima guru.  Mestinya kesejahteraan guru dan sertifikasi itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampur aduk. Saat ini masih dicampur aduk, seperti skema kesejahteraan hanya bisa dinikmati yang sudah tersertifikasi,” tegas Ubaid. 

Padahal, menurutnya guru itu memiliki hak memdapat kesejahteraan yang layak, tidak memandang sudah tersertifikasi atau belum. Sementara mengenai sertifikasi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan, tapi terkait dengan kualitas guru. 

“Ini jangan dibolak balik dan dicampur aduk. Biar jelas duduk perkara,” tuturnya. 

Dengan kebijakan ini, nasib ASN dan non-ASN yang belum tersertifikasi makin terlunta-lunta dan terdiskriminasi oleh sistem dan kebijakan pemerintah. 

“Ini mestinya yang butuh terobosan kebijakan menteri dan presiden yang baru. Ini terobosan yang ditunggu-tunggu guru, bukan sekadar melanjutkan kebijakan yang sudah ada sejak zaman presiden SBY lalu dikemas ulang,” tandas Ubaid. (Des/I-2)