BBM Rendah Sulfur Diharapkan Jadi Kebijakan Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Tingkatkan Udara Bersih

INDONESIA tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi polusi udara di perkotaan besar seperti Jakarta.  Dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan memenuhi standar lingkungan internasional, penggunaan BBM rendah sulfur menjadi salah satu kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadhillah menyatakan perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berdampak signifikan dalam menurunkan tingkat polusi udara. 

"Perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berpengaruh pada pengurangan emisi dan akhirnya pada perbaikan kualitas udara perkotaan. Selain tentunya juga yang utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi public yang terjangkau bagi masyarakat luas khususnya warga miskin kota,” ujar Fajri saat dihubungi wartawan.

Baca juga : BBM Kotor Picu Polusi Udara yang Babahaya bagi Kesehatan

Untuk itu, Fajri berharap pemerintahan Prabowo-Gibran lebih tegas dalam menjalankan kebijakan yang dapat mencegah subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas BBM. 

“Sehingga, biaya subsidi yang tidak tepat sasaran tadi benar-benar bisa disalurkan untuk kebutuhan perbaikan produksi BBM rendah sulfur. Di sini ujian pengaruh konflik kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diuji,” imbuhnya.

Partisipasi publik juga dinilai penting dalam menyusun kebijakan lingkungan, termasuk untuk BBM rendah sulfur. 

Baca juga : Pemerintahan Prabowo-Gibran Didorong Jadikan Polusi Udara Sebagai Isu Prioritas Nasional

Menurut Fajri, justifikasi ilmiah terkait manfaat BBM rendah sulfur sudah tersedia, tetapi yang perlu ditunggu adalah apakah pemerintahan baru dapat membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. 

“Pertanyaannya apakah pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menerapkan prosedur partisipasi publik dalam kebijakan ini. Saya baru bisa komentar lebih jauh ketika melihat susunan pejabat yang akan mengemban tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan masalah BBM rendah sulfur ini,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari juga menyampaikan harapannya terhadap pemerintahan baru untuk mendukung penggunaan BBM rendah sulfur sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara.

“Harapan saya kepada pemerintah baru Pak Prabowo dan Mas Gibran, bisa memberikan perhatian lebih terhadap penanganan polusi udara di Indonesia, karena dampaknya yang cukup besar baik pada kesehatan manusia maupun lingkungan. Sudah saatnya Indonesia sesegera mungkin menerapkan BBM rendah sulfur,” pungkasnya. (Z-1)