Alih Kuota Negara Lain Dibahas

PEMERINTAH Indonesia tengah mengupayakan revisi penetapan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi agar kebijakan proporsionalitas diimbangi dengan kebijakan pengalihan kuota dari negara lain yang kuotanya tidak terserap secara maksimal.

Hal itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mendarat di Jeddah, Arab Saudi, guna mengawali tugasnya sebagai Amirul Hajj (pemimpin jemaah haji) Indonesia. “Proporsionalitas diimbangi dengan adanya kebijakan bahwa negara yang tidak menyerap secara maksimal bisa dialihkan ke negara yang antreannya sangat panjang,” kata Menag.

Ia berharap Arab Saudi dan negara pengirim jemaah bisa menyepakati hal itu sehingga kuota Indonesia bisa bertambah. Selama ini penetapan kuota haji didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yakni ketentuan satu per mil dari total populasi umat muslim di setiap negara. “Kenyataanya sudah tidak relevan lagi pendekatan itu karena ada sejumlah negara yang tidak maksimal menyerap kuota, sementara ada negara lain yang antreannya begitu panjang karena kuota yang ada tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin berhaji,” ujarnya.

Pemanfaatan kuota negara lain yang tidak terpakai juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Raja Salman dalam pertemuan pimpinan G-20 di Tiongkok. Dalam tindak lanjutnya hal itu masih akan dibahas kedua belah pihak yang digagas kementerian luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, akibat adanya proyek perluasan di Masjidil Haram, kuota Indonesia dikurangi sekitar 40 ribu dan hanya memperoleh 168.800 jemaah per tahun. Akibatnya antrean di sejumlah daerah dapat mencapai lebih 20 tahun. Hal itu berimbas pada makin besarnya persentase jemaah usia lanjut yang tentunya berdampak pada kesehatan dan keselamatan jemaah.

Lebih lanjut, Menag menyoroti evaluasi pelaksanaan haji hingga menjelang hari terakhir pemberangkatan jemaah dari Tanah Air. Menurut Lukman, secara keseluruhan tidak ada kendala mendasar.

“Hanya terkait visa. Itu pun bukan karena keterlambatan, lebih karena adanya koordinasi dan komunikasi yang perlu dibangun lagi di masa mendatang sehingga tidak ada lagi jemaah yang memaksakan diri berangkat gelombang pertama,” katanya.

Tindak lanjut
Langkah pemerintah Indonesia untuk mendapatkan tambahan kuota haji dari negara lain tersebut tentunya juga menjadi pekerjaan rumah Kemenag untuk menyiapkan sistem baru yang jelas.

“Saya kira betul seiring dengan usaha Bapak Presiden dan Menlu untuk meminta tambahan kuota, maka Menteri Agama juga akan mendatangi kembali Menteri Haji Arab Saudi dan muasasah agar kepastian penambahan kuota untuk Indonesia segera didapatkan,” kata Irjen Kemenag M Jasin saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

M Jasin yang masih berada di Mekah menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan muasasah karena lembaga itu turut mengatur jemaah di Armina.(Ant/Ire/H-1)