ORGANISASI Pemimpin Politik Perempuan atau 'Women Political Leaders' (WPL), Parlemen Eropa, dan Parlemen Federal Belgia menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi WPL 2023 dengan tema 'Representation Matters' pada 7-8 Juni di Brussels, Belgia. WPL merupakan perkumpulan politisi perempuan terbesar di dunia yang fokus pada isu global melalui perspektif kepemimpinan perempuan di politik.
Hadir selaku delegasi DPR RI, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong politisi perempuan dunia untuk tingkatkan kepemimpinan di parlemen guna memutus mata rantai tindakan seksis di ranah politik.
Putri menyayangkan para politisi perempuan di seluruh dunia masih harus menghadapi ancaman kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan identitas jenis kelamin atau seksisme. Di Indonesia sendiri, penelitian di 2021 bahkan menyebutkan seksisme menjadi alasan utama mengapa perempuan Indonesia enggan berkarir di ranah politik.
Baca juga: Aturan Pemilu Harus Dukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen
"Apalagi, konten di media massa juga masih sering bias gender yang menggambarkan politisi perempuan sebagai orang yang lemah atau emosional, sehingga tidak cocok untuk menjadi pemimpin,” ungkap Puteri sebagai Pembicara Panel dalam diskusi bertema 'Sexism in Politics', Kamis (8/6).
Puteri juga menjabarkan dampak tindakan seksis di lingkungan politik terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dunia. Menurutnya, jika diperhatikan, pembagian tugas dan kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki di parlemen sangat jelas terlihat.
"Menurut laporan organisasi Parlemen Dunia (IPU), posisi kepemimpinan perempuan di parlemen masih terpusat pada sektor-sektor tertentu yang identik dengan perempuan, misalnya, di komisi tentang kesetaraan gender (65,9%). Sedangkan, di komisi lainnya, seperti tentang keamanan, luar negeri, maupun keuangan masih jarang (12-21,5%),” urai Puteri.
Baca juga: Kuota 30 Persen Bacaleg Perempuan Masih Bebani Partai
Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/576811/kuota-30-persen-bacaleg-perempuan-masih-bebani-partai
Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU ini juga menjelaskan bahwa anggota DPR RI perempuan telah terwakili secara seimbang di seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, serta mampu menduduki kursi kepemimpinan di sektor yang beragam.
“Kita memiliki ketua Ketua perempuan di komisi terkait keamanan dan kesehatan. Tak hanya itu, kita juga memiliki delapan Wakil Ketua perempuan di komisi dan organ parlemen terkait pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, lingkungan, akuntabilitas keuangan negara, dan urusan rumah tangga parlemen. Ke depan, DPR terus mendukung kerja sama antara anggota perempuan dan laki-laki untuk memastikan kerja kita di parlemen semakin setara gender,” tutup Puteri.
Diskusi panel tersebut juga menghadirkan Anggota Parlemen Eropa Terry Reintke dan Karen Melchior, Presiden Partai Aliansi Nasional Papua Nugini Joyce Grant, serta Deputi Parlemen Argentina Camila Crescimbeni. (RO/S-3)
