12 Daerah Raih Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP

RAPAT Kerja Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Makassar, Sulsel pada Rabu (2/3) membahas tema “Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional".

Dalam kesempatan itu juga dibahas rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP) ke 73 dan Satlinmas ke 61, dengan memberikan Piagam Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP kepada 12 daerah, terdiri dari 4 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota.

"Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP ini diberikan kepada Satpol PP yang sangat berhasil, kreatif, inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si.

Menurut Safrizal, peran Satpol PP dan Satlinmas begitu nyata dan terus tumbuh ditengah masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 menjadi success and moral story yang membuktikan arti penting dan strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hadir dalam forum Rakernas Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, M.H yang  membuka kegiatan Rakornas secara resmi. Disamping itu turut hadir pula para kepala daerah maupun perwakilan Kementerian/Lembaga, mulai dari Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas, Bawaslu RI, Kemkeu RI dan Baharkam Polri.

Di tengah sambutannya Wamendagri menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72% pada tahun 2022 berkat kerja keras, komitmen dan kolaborasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk tentunya peran Satpol PP dan Satlinmas.

Rakornas kali ini menjadi istimewa karena selama dua tahun belakangan digelar secara sederhana dan virtual. Gelaran Rakornas juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pola operasi bagi Satpol PP dan Satlinmas di daerah, terutama dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak di Tahun 2024. Disamping itu mengemuka pula bahasan mengenai pengendalian inflasi dan kebijakan pemenuhan Standar pelayanan minimal Trantibumlinmas.

"Kami mengajak untuk menyatukan prinsip ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah baik dalam rangka pertumbuhan ekonomi, membangun strategi pengendalian inflasi, dan menyukseskan agenda pemilu dan pilkada serentak 2024", tutup John Wempi. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Legislator Dapil Papua Minta Pemda Merauke Proaktif Dukung TNI-Polri Lewat Dana Otsus