Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Untuk mengintegrasikan sistem informasi kesehatan di Tanah Air, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan solusi dengan platform Indonesia Health Services (IHS).
Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (DTO Kemenkes) Setiaji mengatakan IHS akan menjadi penghubung seluruh ekosistem pelaku dalam industri kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, start up, apkatek, dinkes, industri kesehatan, lab, dan lainnya.
"Yang mana dalam IHS ini akan tersedia spesifikasi dan mekanisme terstandar untuk proses bisnis, data, teknis, dan keamanan. Di dalamnya juga ada kamus-kamus yang disiapkan yang nantinya sebagai bahan standarisasi integrasi," kata Setiaji dalam Keterangan pers Beta Testing Platform Indonesia Health Services secara daring, Senin (25/4).
Diketahui terdapat 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah yang belum saling terintegrasi. Sehingga beberapa data yang dikumpulkan setiap aplikasi berbeda.
"Aplikasi developer milik swasta yang ada di rumah sakit dan klinik kesehatan belum terintegrasi. Ketidakseragaman metadata menyebabkan interoperabilitas sulit dilakukan," ujar Setiaji
Karena tidak adanya format interoperabilitas sehingga integrasi dilakukan berbeda-beda antara satu aplikasi dengan lainnya.
Setiaji menyebutkan integrasi IHS ini tentunya akan memberikan dampak kemudahan seperti nakes tidak lagi perlu input data yang berulang pada aplikasi yang berbeda, riwayat pengobatan pasien bisa diakses terpantau secara detail dan runtut di rumah sakit. faskes yang berbeda.
"Koordinasi antaran Faskes akan lebih efektif karena kemudahan komunikasi untuk mencari layanan rujukan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah sakit secara efektif," pungkasnya. (OL-12)
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Padahal, peran dan posisi molegium dalam sistem pendidikan kedokteran sangat krusial dan menyangkut langsung mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
SEBULAN lalu, sebanyak 158 guru besar FKUI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap arah pendidikan kedokteran dan sistem layanan kesehatan Indonesia.
Penurunan angka nasional ini, salah satunya dipengaruhi oleh gencarnya penekanan stunting di Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved