Pimpinan Amphuri Berangkat Umrah Tidak Sesuai Kesepakatan, Kemenag Beri Teguran

KEMENTERIAN Agama Republik Indonesia akan memberikan surat teguran ke asosiasi muslim penyelenggara Haji umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Surat tersebut menanggapi adanya keberangkatan umrah 84 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota AMPHURI.

"Bukan umrah perdana, tapi keberangkatan di luar kebijakan pemerintah dan di luar kesepakatan hasil rapat antara pemerintah dan Asosiasi pada 17 Desember 2021.

Kami sesang menyiapkan Surat Tegoran ke AMPHURI," ujar Nur Arifin, Direktur Bina Haji Umrah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI, melalui keterangannya Sabtu (1/1).

Menurutnya, hal ini juga diluar dari kebijakan Kemenag dan kesepakatan pemerintah dengan Asosiasi. Pasalnya, dalam rapat pemerintah dengan Asosiasi, kebijakan penundaan umrah, menyatakan dapat menerima kebijakan penundaan keberangkatan umrah perdana, tapi minta dapat dikirimkan Tim Kecil (Tim Advance).

Baca juga: Tahun Baru 2022, Menag Ajak Jadikan Nilai Agama Motivasi Berbuat Kebajikan

"Tidak ada kesepakatan atau kebijakan pengiriman Tim Advance lagi setelah itu. Tapi ternyata AMPHURI melakukan langkah di luar kebijakan pemerintah dan di luar kesepakatan," tegasnya.

Sebelumnya, Pimpinan PPIU Anggota AMPHURI berangkat pada Kamis,30 Desember 2021 dan Jumat, 31 Desember 2021 lalu. Dari keterangan yang diberikan. AMPHURI, hal ini merupakan realisasi dari rencana awal AMPHURI untuk memberangkatkan para pimpinan PPIU yang tertunda dikarenakan kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua DPP AMPHURI, M Azhar Gazali menyampaikan, seluruh peserta Umrah Perdana Pimpinan PPIU Anggota AMPHURI berkomitmen untuk mengikuti semua ketentuan prosedur, protokol kesehatan penanganan covid-19 dan menjaga nama baik bangsa dan negara atasnama jamaah Indonesia selama dalam perjalanan di Tanah Suci. (OL-4)