Pandemi Covid-19 Munculkan Tantangan Perencanaan Ruang di Masa Depan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peningkatan kasus infeksi Covid-19 terjadi akibat adanya kerumunan penduduk. Dengan ketidakpastian mengenai kapan pandemi akan berakhir, menjadi penting bagi para perencana wilayah dan kota perlu mengatur bagaimana tata ruang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Dan bagaimana tata ruang dan rancang bangunan dapat mengakomodasi lebih banyak ruang terbuka, sirkulasi udara, dan cahaya matahari untuk mematikan virus" kata Budi dalam diskusi virtual Perencanaan di Masa Pandemi: Bagaimana Mempersiapkan Ruang di Masa Depan yang digelar Ikatan Alumni Planologi ITB (API) bersama-sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi Pangripta Loka ITB. 

Ketua Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat, Diding Sakri mengatakan, perencanaan perlu memerhatikan karakter pandemi dan dampaknya yang bersifat regional, terutama terkait ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Diding menyebut kasus covid terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang didominasi oleh kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Pemerintah Jawa Barat memfokuskan vaksinasi di daerah-daerah dengan kasus infeksi covid-19 terbesar dan saat ini kecepatan vaksinisasi di Jawa Barat adalah yang paling cepat di Pulau Jawa. 

Di Jawa Barat sendiri, terjadi penurunan jumlah pekerjaan sebanyak 700 ribu pekerjaan di hampir semua sektor kecuali pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diiringi penurunan PDRB sebesar sekitar Rp1.520 Triliun. 

Survei JPAL menunjukkan ada fenomena urban-rural temporary migration yang cukup signifikan, sebanyak 700.000 orang selama pandemi, yaitu berpindahnya penduduk dari kota ke desa untuk mencari pekerjaan akibat parahnya pandemi di kota. 

"Kondisi ini menjadi trend baru yang perlu diantisipasi oleh perencanaan wilayah dan kota," ujarnya. 

Sementara dari perspektif perencanaan kota, Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengungkapkan, sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI dalam hal penganggaran dan perencanaan tata ruang.

Baca juga : Dukung Pelajar Indonesia Berkreasi Melalui Masakan

Salah satu isu penting yang dihadapi DKI saat ini adalah peningkatan jumlah anak yatim/piatu yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam jangka panajng. Djoko menyebut, selain menghadapi pandemi, DKI juga tetap perlu tetap mengejar tujuan-tujuan pembangunan utama untuk mengantisipasi masa depan, antara lain visi DKI Jakarta untuk menjadi Pandemic-Proof City, Crisis-Resilient City, Digitally Advanced City, dan Sustainable & Livable City.

Peneliti Digital Business Ecosystem Research Center Dodie Tricahyono menegaskanx pentingnya memahami perubahan gaya hidup, akibat pandemi yang menjadi masukan ke dalam model pertumbuhan perkotaan untuk mengetahui dampak pandemi terhadap tata ruang. 

"Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital yang akan menjadikan teknologi digital tidak sekedar teknologi namun juga lifestyle. Percepatan transformasi ini perlu diantisipasi dan dikawal oleh perencanaan, karena meskipun IoT dapat memberikan efisiensi dalam berbagai proses, namun tidak otomatis akan meningkatkan kualitas kehidupan," katanyam

Isu perubahan komposisi pekerjaan dan migrasi menjadi hal yang ditekankan oleh Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia. Pandemi mengakibatkan meningkatnya pekerjaan sektor informal karena banyaknya perusahaan di sektor formal yang terpaksa merumahkan pegawainya. 

Penataan ruang perlu untuk memerhatikan isu tersebut mengingat informalitas ketenagakerjaan memiliki kaitan yang erat dengan informal settlements (permukiman informal). Hal ini diperparah dengan fakta bahwa bahkan sebelum pandemi, jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur sudah menurun akibat peningkatan upah minimum yang cukup besar dan kecenderungan otomatisasi.

"Selama pandemi, terjadi peningkatan pertumbuhan pendapatan dari minimarket sementara supermarket atau retail besar justru anjlok. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kegiatan ekonomi perdagangan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk," katanya. 

Isu penting terakhir yang perlu menjadi perhatian perencana adalah, karena banyak penduduk menghindari kerumunan di pusat kota, permintaan lahan di wilayah peri-urban/pinggir kota akan meningkat, sehingga harga lahan juga akan meningkat dan beresiko membuat sulit penduduk berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses ruang untuk tempat tinggal. (RO/OL-7)