PERPUSTAKAAN Nasional (Perpusnas) meraih penilaian positif dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran. Perpusnas memperoleh Nilai Kerja Anggaran sebesar 95,86 atau Sangat Baik atas Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dari Kemenkeu dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020.
Raihan ini mendapat apresiasi dari Komisi X DPR. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan Perpusnas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (26/8) menyatakan komisinya mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Perpusnas pada 2020. Ini menjadi kali kelima secara beruntun sejak 2016, Perpusnas meraih Opini WTP
Dalam RDP ini, Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran Perpusnas dalam Rancangan APBN Tahun 2022 sebesar Rp667.521.289.000 yang tercantum dalam nota keuangan. Selanjutnya, Komisi X akan menyampaikan hasil RDP kepada Badan Anggaran DPR.
Untuk 2021, Komisi X, jelas Huda, mendorong Perpusnas meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi tahun sebelumnya. Huda berharap Perpusnas agar meyakinkan stakeholder dengan paradigma baru literasi dan numerasi dengan mempertimbangkan perpustakaan digital dan perpustakaan keliling, khususnya pada masa pandemi.
Perpusnas, jelas Huda, juga diminta memperhatikan isu perpustakaan sebagai inisiator digital publishing, repositori nasional rekaman peristiwa dalam lini masa, dan digitalisasi surat kabar dan berkala, pengarsipan web, serta digitalisasi berbagai dokumen dan bahan perpustakaan.
"Komisi X DPR juga mendorong Perpusnas untuk memaksimalkan isu terkini di bidang perpustakaan seperti isu perpustakaan sebagai co-working space, untuk menumbuhkan kewirausahaan. Perpustakaan sebagai marketplace ekosistem literasi yang mengagregasi penerbitan, penulisan, media massa, distribusi, publikasi, dan pembaca," tambah Huda.
Di sisi lain, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Dia menegaskan, pada tingkatan tertinggi, literasi berdampak bagi bangsa dan negara jika mampu menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa bersaing di pasar global.
"Karena akhir dari percaturan global hanya satu negara yang menjadi produsen, itulah pemenang. Siapa yang negara yang bergantung menjadi konsumen, akan kalah. Dan ini sudah mulai kelihatan, bagaimana negara kuat di Asia seperti Tiongkok meluncurkan kereta api tercepat di dunia pada Juli. Dan ini semua karena literasi," urainya. (RO/OL-15)
