Sebagian Puskesmas tidak akan Diubah

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tidak akan menaikkan status seluruh puskesmas tingkat kecamatan menjadi rumah sakit (RS) tipe D atau RS kecamatan, terutama di wilayah yang lokasi rumah sakit umum daerahnya (RSUD) dekat.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, jika wilayah yang RSUD-nya dekat, lalu puskesmasnya diubah menjadi RS, ia khawatir RS tipe D itu sepi.

Warga tetap memilih berobat ke RS besar, ketimbang RS tingkat kecamatan.

Ia mengakui sebelumnya memang menargetkan seluruh wilayah kecamatan memiliki RS.

Namun, itu tidak mungkin dilakukan, karena di beberapa wilayah, kehadiran RS kecamatan akan menjadi tidak optimal.

Gubernur menyebutkan wilayah yang puskesmasnya tidak akan diubah menjadi RS, antara lain Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu.

Alasannya, di lokasi itu telah tersedia RS Pasar Minggu.

"Di Grogol juga akan kita bangun RS, di lahan yang dibeli dari RS Sumber Waras. Karena itu, (kalau) nanti (dibangun RS kecamatan), malah sepi, karena warga akan lebih pilih RS besar," kata Ahok di Balai Kota, pekan lalu.

Bahkan, ujarnya, ia tidak akan lagi menerapkan pola pendirian RS kecamatan dengan cara meningkatkan kapasitas puskesmas kecamatan, sebab cara itu tidak membuat kondisi RS kecamatan menjadi maksimal, karena bangunan puskesmas yang sempit.

"RS kecamatan itu butuh bangunan yang lebih luas. Kita putuskan, untuk (membangun RS kecamatan) cari lahan baru dan membangun dari nol," kata Ahok.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta Een Hariyani mengungkapkan biaya peningkatan kelas puskesmas kecamatan menjadi RS yang dikeluarkan dari APBD mencapai Rp20 miliar per RS.

Sementara itu, biaya operasionalnya Rp40 miliar per tahun untuk setiap RS. (Put/J-2)