PTM Perlu Kontrol Ketat

PELAKSANAAN pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan dikontrol ketat. Pemda, pihak sekolah, dan keluarga siswa harus bertanggung jawab atas kesehatan siswa. "Surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 harus disikapi para pemangku kepentingan di daerah dengan bijak dan mempertimbangkan kondisi daerahnya masing-masing," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, kemarin.

Kondisi penyebaran covid-19 yang belum terkendali di Tanah Air harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2020/2021.

Namun, pada hari pertama semester genap kemarin (4/1), ungkap Rerie--sapaan akrab Lestari, mengutip informasi Disdik Kota Padang, Sumbar, ada 575 sekolah mulai jenjang SD hingga SMP melakukan PTM. Selain itu, Disdik Jawa Barat menyebutkan ada 785 SMA, SMK, dan SLB yang siap menyelenggarakan PTM.

Rerie menambahkan, banyak juga pemda yang memperpanjang proses PJJ karena mempertimbangkan belum terkendalinya sebaran covid-19 di daerah masing-masing.

Sementara itu, melalui pernyataan akhir tahun, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung juga mengingatkan bahwa PTM belum bisa menjadi solusi tunggal untuk mengembalikan suasana pembelajaran seperti sebelum pandemi.

Di dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita dan Sekretaris Jenderal Didin Saripudin itu, salah satu poinnya menyebutkan keselamatan jiwa merupakan aspek terpenting bagi setiap warga negara. Karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus sangat berhati-hati dalam menerbitkan izin PTM kepada satuan pendidikan.

Di tengah peningkatan kasus covid-19 yang masih terus terjadi, rencana PTM sebaiknya dievaluasi dan ditunda untuk sementara. PTM membuka peluang penularan antara siswa dan siswa, siswa dan guru, serta guru dan guru. Jika itu terjadi, akan timbul klaster sekolah yang dibawa dari klaster keluarga. (WJ/YH/AU/H-1)