Pemerataan Pembangunan Kesehatan Harus Libatkan Banyak Pihak

PERAN dokter dan tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan nasional sangat besar. Apalagi di masa pandemi saat ini, dokter dan tenaga kesehatan adalah tulang punggung yang bertarung di garis terdepan penanganan covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, dalam strategi peperangan, dokter dan tenaga kesehatan merupakan 'queen of the battle' yang bertarung di garis terdepan dengan ancaman nyawa.

Karena itu, menurut dia, dokter dan tenaga kesehatan harus terus didukung berbagai kebutuhannya agar selamat dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Pemerintah Kebut Penyusunan Prioritas Vaksinasi

"Ini merupakan tugas yang tidak ringan, bahkan ada beberapa yang harus terinfeksi serta sebagian lagi sampai meninggal dunia. Semua support harus diberikan kepada dokter pertama-tama, bukan kepada yang lain. Sebagaimana dalam perang, yang berada di garis depan harus mendapatkan support penuh dari mereka yang di belakang," jelas Menko PMK dalam keterangan resmi, Minggu (25/10).

Muhadjir mengungkapkan tantangan terbesar dalam pembangunan kesehatan nasional selain pandemi covid-19 adalah distribusi dokter dan tenaga kesehatan yang masih timpang.

Dia menjelaskan, di beberapa daerah, khususnya di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Jumlah DTPK yang ada, berdasarkan Perpres No 63 tahun 2020, adalah sebanyak 62 kabupaten.

Saat ini, imbuh Muhadjir, pemerintah telah melakukan program Nusantara Sehat yang berbasis tim dan individu dengan harapan masalah pemerataan dan pembangunan kesehatan nasional dapat terselesaikan.

Menurutnya, partisipasi dokter dan tenaga kesehatan baik dokter muda ataupun dokter senior untuk mau ditempatkan di daerah DTPK menjadi suatu keharusan.

"Tentu saja ini tidak akan bisa seperti yang kita harapkan tanpa adanya kesediaan, keikhlasan dari para dokter untuk menyediakan diri, untuk berpartisipasi, untuk ikut menanggung beban dari yang menjadi tanggung jawab pemerintah ini," tutur dia.

Peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi yang menaungi seluruh dokter, menurut Menko PMK, berperan banyak dalam mendukung program distribusi dokter tersebut.

Selain itu, pendekatan pentahelix yang melibatkan banyak pihak perlu terlibat untuk menyukseskan pembangunan kesehatan nasional.

"Pemerintah menyiapkan regulasi dan pelaksanaan di lapangan, pengusaha ikut membantu penyediaan sarana dan fasilitas, universitas dan organisasi profesi membantu menjadi pemikir, para tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut dalam meningkatan disiplin dan pemahaman pada masyarakat agar program pemerintah untuk membangun kesehatan nasional bisa terlaksana dengan baik," pungkas dia. (OL-1)