Ini Alasan RS Tolak Pasien versi Wakil Rakyat

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menaikkan iuran bagi seluruh peserta program jaminan kesehatan nasional per 1 April mendatang.

Namun, kenaikan iuran tersebut dinilai tidak tepat lantaran masih karut marutnya pelayanan BPJS di tingkat masyarakat. Salah satunya, banyak kasus penolakan pasien yang dilakukan rumah sakit mitra BPJS.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan persoalan pelayanan BPJS di daerah lebih parah lagi ketimbang di kota besar. Banyaknya rumah sakit yang non-Badan Layanan Umum (BLU) membuat kasus penolakan pasien oleh rumah sakit makin banyak.

"Di daerah, banyak rumah sakit yang non-BLU, yang pembiayaannya itu enggak bisa dibayarkan langsung ke dokter melainkan muter dulu ke APBD. Belum lagi diputar lagi pembagiannya ke pemda dan lain-lain yang mungkin enggak sampai ke dokter. Itu sebabnya banyak tenaga medis yang menolak pasien," kata Dede, dalam diskusi mingguan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3).

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, seharusnya BPJS dan stakeholder yang mengurus penyelenggaraan program jaminan kesehatan bisa mengatur agar pengambilan tindakan medis terhadap pasien bisa diselesaikan di tingkat pertama, yakni puskesmas.

Dede menyebut, suntikan dana dari pemerintah pusat untuk rumah sakit-rumah sakit mitra BPJS sudah sangat besar. Masalahnya, kata dia, distribusi dana tersebut belum transparan.

Dia mengatakan rata-rata rumah sakit tipe A mendapat suntikan dana Rp80 miliar per bulan, berturut-turut hingga Rp20 miliar untuk rumah sakit tipe D namun distribusi dana tersebut tidak transparan yang mengakibatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan peserta BPJS menjadi tidak jelas pula.

"Jadi sebaiknya, perbaiki dulu distribusinya, dan konsep BPJS itu harus dikembalikan. Biar pasien enggak langsung ke RS tapi prevensi promosi ke puskesmas agar selesai di tingkat pertama," jelasnya.(OL-4)