Tangani dan Kelola Sampah Plastik tidak Bisa Business as Usual

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan, saat ini, pemerintah sangat peduli dengan penanganan dan pengelolaan sampah plastik sehingga dibutuhkan aksi yang lebih dari biasanya.

“Kami berulang kali menyampaikan komitmen kuat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tidak biasa, bukan business as usual, serta menerapkan pendekatan perubahan sistem dalam memerangi sampah plastik serta polusi yang ditimbulkannya,” ujar Luhut saat meluncurkan program Packaging Recovery Organization (PRO) yang digelar bersama PRAISE (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment) atau Asosiasi untuk Kemasan dan Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Selasa (25/8).

Luhut menambahkan kolaborasi antara publik dengan swasta adalah suatu kemitraan yang inklusif. Apalagi saat ini perusahaan juga dituntut berperan lebih besar dalam upaya pengurangan produksi sampah plastik melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR). Sebuah konsep yang diharapkan dapat menerapkan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

Baca juga: Kolektivitas Warga Perlu Disinergikan

“Kerja bersama antara publik, pemerintah, dan swasta dituntut lebih besar lagi saat ini. Kami pun telah melaksanakan program RDF Cilacap dan akan diikuti kota-kota lainnya. Diharapkan hal ini pun dapat membuka lapangan kerja lebih dari 120.000 dalam industri daur ulang ini, serta 3,3 juta pekerja informal pendukungnya,” sebut Luhut.

Luhut lalu mengungkapkan rencana implementasi pilot proyek PRO di Surabaya dan Bali yang mulai dilaksanakan pada 2020 ini. Ia pun mengimbau pemerintah daerah agar dapat mendukung inisiatif ini.

Pemda dapat menyiapkan infrastruktur pengumpulan sampah kemasan plastik, serta melibatkan bank sampah yang telah terbentuk selama ini.

Sudah tercatat lebih dari 7.000 bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, Bank Sampah Induk di Lombok memiliki nasabah lebih dari 2.000 KK, mereka telah berhasil memilah, mengumpulkan, dan menjual sampah plastik sejumlah 50 ton/tahun.

"Bank sampah ini perlu dibina sebagai salah satu simpul dari ekonomi sirkular, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Luhut.

Sementara itu, Ketua Umum PRAISE Karyanto Wibowo menjelaskan keberadaan PRO dapat memberikan sudut pandang dan inovasi baru dalam menghadapi berbagai tantangan pada pengelolaan sampah dan percepatan praktik ekonomi sirkuler di Indonesia.

“Besar harapan kami agar pemerintah, sektor industri, dan sektor informal maupun semi-informal lainnya dapat bergabung dalam inisiatif ini untuk mewujudkan Indonesia yang lestari,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan timbulan sampah plastik sampai dengan 70% di lautan pada 2025 dan bebas dari kebocoran sampah plastik ke lautan pada 2040.

Target tersebut akan direalisasikan melalui beberapa program terkait pengolahan sampah spesifik berdasarkan sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya, yang memerlukan pengelolaan khusus.

Adapun, Program PRO telah berhasil diimplementasikan di sejumlah negara dan benua, seperti Eropa, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Di Eropa, PRO terdiri dari 31 negara anggota yang dikenal sebagai “The Green Dot” dan mendapatkan kontribusi dari sekitar 150.000 perusahaan sebagai pemegang lisensi.

Program tersebut berhasil menciptakan lebih dari 400 miliar barang yang dikemas per tahunnya dan terdaftar pada 140 negara lainnya. Produk-produk yang memiliki label atau logo “The Green Dot” pada kemasannya menandakan adanya kontribusi finansial yang telah dibayarkan kepada perusahaan untuk pemulihan kemasan nasional .

PRO di Indonesia merupakan inisiatif dari enam perusahaan yang juga tergabung dalam PRAISE, yaitu Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak Indonesia, dan PT Unilever Indonesia Tbk. (OL-1)