Sinergikan Pembatasan

AGAR berjalan efektif, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebaiknya bukan hanya diimplementasikan di DKI Jakarta. Status yang sama sebaiknya secara sinergis juga diterapkan di wilayah penyangga Ibu Kota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menegaskan hal itu saat menanggapi pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta yang rekomendasinya telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, kemarin.

“Untuk DKI Jakarta, itu harus melibatkan daerah penyangga karena memang mobilitas orang yang di Jakarta itu kan dari daerah sekitar penyangga,” ungkap Trubus, Selasa (7/4). Trubus mendorong Pemprov DKI berkomunikasi dengan para kepala daerah penyangga Ibu Kota, mulai bupati, wali kota, hingga gubernur agar besinergi menerapkan PSBB. Trubus menilai PSBB perlu dilakukan secara menyeluruh.

Dalam mengatasi covid-19, tambah dia, pemerintah bisa menggunakan dua pendekatan kebijakan. Pertama, yang bertujuan untuk mengurangi sebaran covid-19 di wilayah zona merah yang fokus pada pengobatan. Kedua, kebijakan antisipatif untuk daerah zona ku ning dengan fokus mengurangi potensi penularan baru. “Di sini perlu keterlibatan kebijakan sinergis antara DKI Jakarta dan daerah lain. Wilayah penyangga perlu dilibatkan. Kalau tidak, itu tidak efektif,” papar Trubus.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, juga meyakini, jika PSBB dilakukan secara bersama- sama, se-Jabodetabek, akan ada peningkatan efektivitas. “Daripada kita melakukan pembatasan atau karantina wilayah parsial, yakni satu-satu, lebih baik kita lakukan ini secara bersama- sama,” cetus Dedie.

Dedie menambahkan, pusat sudah memutuskan PSBB untuk DKI. Namun, Bogor belum diputuskan. “Mudah- mudahan dalam satu dan dua hari ini ada kejelasan,”pungkasnya.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pun mengatakan Pemerintah Kota Depok bakal segera memberlakukan PSBB begitu mendapatkan keputusan dari pusat. Ia juga mengusulkan PSBB Jabodetabek atau Bodetabek agar efektif.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan Pemkot Bekasi akan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat dan anggota DPRD terkait penerapan PSBB di wilayah setempat.

Mulai 10 April

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, telah menyetujui PSBB yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Persetujuan diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) tertanggal Selasa (7/4).

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni membenarkan status PSBB tersebut hanya mencakup wilayah Ibu Kota. Kawasan Bodetabek atau yang kerap disebut ‘Greater Jakarta’ tidak termasuk.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penerapan PSBB di Ibu kota akan mulai dilakukan pada Jumat (10/4). Pemberlakukan itu berlangsung selama 14 hari ke depan. “Jakarta akan melaksanakan PSBB efektif mulai Jumat 10 April 2020,” kata Anies, tadi malam.

Dalam penerapannya, PSBB tidak jauh berbeda dengan seruan pembatasan yang sudah dilaksanakan sejak tiga minggu sebelumnya. Mulai meliburkan kegiatan sekolah, perkantoran, pembatasan operasional transportasi, tempat hiburan dan acara keramaian yang sudah ditertibkan. Bedanya, penerapan PSBB ini bakal disertai sanksi bagi pelanggar.

Penambahan kasus covid-19, hingga kemarin, secara nasional bertambah 247 orang sehingga total kasus positif covid-19 berjumlah 2.738. Dari jumlah itu, sebanyak 204 orang dinyatakan sembuh dan 221 o rang meninggal. (KG/Ssr/Put/Ykb/Uta/Ind/Gan/Ins/X-6)