DPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke Publik

KOMISI VIII DPR meminta Ketua BNPB, Doni Monardo, untuk merilis peta menyebaran virus korona secara detail, setdaknya pada DPR. Dengan begitu, pengawasan dan dorongan untuk memaksimalkan penyebaran dan penanganan pasien dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, mengatakan bahwa keterbukaan mengenai daerah-daerah terpapar korona secara detail sangat dibutuhkan saat ini. Selain untuk upaya pencegahan, distribusi bantuan juga akan bisa lebih tepat sasaran.

“Peta atau zona penyebaran virus korona ini Pak, karena kalau tidak, tidak bisa kita hambat semaksimal mungkin, maka imigrasi covid-19 ini akan mengkhawatirkan sekali. Dan alat-alat yang ataupun kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengobati orang-orang yang sudah terpapar akan sudah terpenuhi atau belum,” ujar Yandri, dalam rapat kerja Komisi VIII dengan BNPB, secara virtual, Senin (6/4).

Yandri mengatakan bahwa sampai saat ini sosialisasi akan pentingnya upaya pencegahan korona masih belum dilakukan secara maksimal. Di banyak titik, bahkan di zona merah seperti Jabodetabek, masih banyak masyarakat yang tetap berkegiatan seperti biasa.

Anggota Komisi VIII, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa pelibatan masyarakat harus jadi salah satu hal yang dimaksimalkan oleh BNPB dan unitnya di daerah. Salah satunya dengan melibatkan organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan.

“Kami tidak dengar ormas dan keagamaan dilibatkan. Kalau bisa dilibatkan degan baik sampai ke desa-desa pasti akan bisa maksimal. Berikan panduan isolasi mandiri panduan teknisnya seperti apa pada mereka,” ujar Marwan.

Ketua BNPB, Doni Munardo, mengatakan bahwa update informasi mengenai korban terus dilakukan oleh BNPB. Informasi mengenai pasien positif terbagi berdasarkan wilayah dan kluster.

Sementara itu, terkait dengan sosialisasi, Doni mengatakan bahwa BNPB telah melakukan upaya pelibatan berbagai kalangan masyarakat untuk ikut sosialisasi pencegahan korona. Termasuk pelibatan organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat.

“Tentunya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Di semua lapisan termasuk ke tingkat paling rendah RT/RW. Masyarakat hari ini akan patuh kepada ketua RT dan ketua RW manakala mau turun tangan,” ujar Doni.(OL-4)