Hadapi Covid-19, KLHK Latih Kesiapan Tenaga Medis dan Pengamanan

MENGHADAPI pandemi Covid-19 yang merebak di berbagai negara termasuk di Indonesia, diperlukan sebuah upaya serius untuk menyiapkan tata kerja kesiapan tim medis dan tim pengamanan sipil. Mereka juga perlu dibekali prosedur penanganan karyawan yang terserang Covid-19 yang umumnya tiba-tiba sakit dan tak sadarkan diri. 

Mengingat Jabodetabek adalah daerah dengan zona merah wabah Covid-19 dan sebaran tempat tinggal karyawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, maka sangat perlu dilakukan edukasi bagaimana menghadapi kondisi darurat wabah Covid-19 ini. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK), Bambang Hendroyono mengatakan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) tim medis dan tim satuan pengamanan KLHK diperlukan. Pasalnya, di Gedung KLHK yang tersebar di 3 blok besar yaitu Blok 1, Blok 4 dan Blok 7 tercatat sekitar 2.500 pegawai dan karyawan KLHK. 

"Idealnya, pada tiap blok Gedung minimal masing-masing ada satu tim yang siap menangani masa darurat ini," ujar Bambang saat membuka Diklat Kesiapsiagaan Paramedis dan Tenaga Pengaman KLHK dalam Menghadapi Situasi Darurat Covid-19, di Gedung KLHK, Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat  (27/3).

Langkah yang dilakukan Sekretariat Jenderal KLHK ini memang sesuai perintah dan arahan langsung dari Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar yang sangat concern terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan wabah virus Covid-19.

Dalam acara Diklat Kesiapsiagaan Paramedis dan Tenaga Pengaman KLHK dalam Menghadapi Situasi Darurat COVID-19  ini juga didukung Staf Khusus Menteri LHK, Stafsus Hanny Adiati. dan Tenaga Ahli Menteri LHK,  dr William, serta penangung jawab klinik, dr.Sonny.

Peserta Diklat terdiri dari tenaga medis di lingkungan Gedung Manggala Wanabakti, diantaranya dokter umum, bidan, praktisi laboratorium, sopir kendaraan ambulans, dan tenaga satuan pengamanan di sejumlah akses masuk gedung.

Beberapa materi yang disampaikan di antaranya prosedur situasi darurat, tanda-tanda orang yang mengalami Covd-19, dan standar peralatan yang digunakan.

Terkait pelayanan publik, Bambang menyampaikan bahwa layanan administrasi, penerimaan surat masuk dan pengiriman surat keluar serta layanan administrasi lainnya, tetap dilayani petugas piket harian sesuai jam kerja baik secara manual maupun online.

"Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi juga tetap berjalan sesuai ketentuan, sehingga pelayanan publik tidak terganggu," ujar Bambang.

Bekerja dari rumah

Kementerian LHK juga menerapkan pengaturan pegawai untuk bekerja dari rumah (work from home) mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020, dengan mekanisme dan target kerja harian yang ditetapkan.

Di tengah pandemi Covid-19, jajaran Kementerian LHK juga tetap berkoordinasi melalui video teleconference dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

"Semua pegawai tetap bekerja, baik di rumah maupun di kantor, dengan tetap menjaga kesehatan, dan mengikuti setiap arahan pemerintah," ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, melalui surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di KLHK, adanya penundaan beberapa kegiatan yang berpotensi dalam penyebaran virus korona. 

Misalnya, kegiatan kediklatan dalam bentuk tatap muka ditunda pelaksanaannya dan selanjutnya dilakukan secara online dengan metode e-learning. Selain itu, pertemuan dan acara yang memobilisasi atau mengumpulkan pegawai dan anggota masyarakat dalam jumlah besar juga ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian. 

"Untuk yang bekerja di kantor juga ada protapnya. Kami lakukan penyemprotan desinfektan sesuai protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak satu sama lain, memakai masker, serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Intinya berbagai langkah antisipasi telah kami lakukan di gedung KLHK," pungkas Bambang. (OL-09)