Muhadjir: Data Tak Akurat Sebabkan Subsidi Banyak Salah Sasaran

PEMERINTAH mengakui berbagai subsidi yang ditujukan untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, tidak akuratnya data penduduk miskin di Indonesia menyebabkan banyak dana yang dikucurkan pemerintah tidak sesuai peruntukkan.

“Data yang menjadi kendala utama. Tidak ada yang tunggal,” katanya usai Rapat Koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, Selasa.

Selain data, Muhadjir mengakui saat ini masih terjadi problem koordinasi antar kementerian dan lembaga. Belum lagi, tambahnya, terjadi problem teknis ketika konsep yang disepakati diimplementasikan di lapangan. “Perlu koordinasi antar kementerian bagaimana supaya terpadu, semua kementerian satu sasaran yang simultan utk menyelesaikan masalah itu,” paparnya.

Muhadjir mengungkapkan, Rakor TNP2K menyepakati adanya percepatan pembangunan satu data Indonesia sesuai dengan Perpres No.39/2019. Data ini akan mencoba menggabungkan sejumlah data seperti data kemiskinan, data stunting, dan sebagainya sehingga targetnya juga lebih terukur. “Nanti leading sectornya Bappenas,” ungkapnya.

Dengan adanya data tunggal, pemerintah lebih mudah mengindentifikasi lokasi-lokasi mana yang terdapat masyarakat miskin. “Kalau sudah ada data nasional kita akan breakdown ke tongkat provinsi, kab/kota sampai nanti pada tingkat kecamatan atau distrik kalau wilayah di Papua, Papua Barat,” jelasnya.

Muhadjir menyebutkan, pemerintah memang mempunyai data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Namun data tersebut masih beraifat generik dan harus dirinci lebih detail. “Tadi itu dipadukan antara statistik dengan geospasial. BPS kan hanya data statistik. Kita perlu data merupakan paduan yang komplet antara data statistik dan data geospasial,” pungkasnya.

Saat ini di Indonesia terdapat rumah tangga miskin dan sangat miskin sebesar 9,4% dari 157.116.000 keluarga. “Ini berdasarkan data September 2019,” ujarnya.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menambahkan, data terpadu pemerintah mengenai kemiskinan ini bakal diupdate setiap 3 bulan. Proses pemutakhiran data tersebut berasal dari kabupaten/kota. “Jadi memang update itu sendiri kan datangnya dari bawah, dari kabupaten/kota. Jadi memang di rapat kami minta bantuan kerjasama dari Mendagri,” ujarnya. (OL-4)