PENGELOLAAN komunikasi dan informasi dalam lingkungan kerja Mahkamah Agung (MA) dipacu untuk membentuk dan menjaga citra instansi dan profesi hakim. Terapan kompetensi hubungan masyarakat (Humas) dalam menciptakan opini masyarakat menjadi penting dalam membangun citra.
Hal ini menjadi titik awal Pusdiklat Mahkamah Agung menyelenggarakan workshop dan uji kompetensi profesi Humas, pada tanggal 9-13 Desember 2019. Pusdiklat Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP LSPR) Jakarta, membagi kegiatan menjadi workshop dan uji kompetensi profesi humas.
Sebanyak 90 peserta yang terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh wilayah Indonesia telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias demi mencapai lingkungan peradilan yang berkualitas.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyatakan upaya Pusdiklat Mahkamah Agung untuk memberikan pelatihan terkait media management perlu diapresiasi.
“Hal ini karena dengan sangat aktifnya media (termasuk media sosial) melakukan penulisan berita dan informasi, maka lembaga peradilan perlu untuk secara cerdas mengelola. Tujuannya adalah agar nama institusi dan profesi hakim terjaga,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya.
Kepala Balitbang Diklat Hukum Peradilan Mahkamah Agung, Zarof Ricar menyatakan, pihaknya melihat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Padahal, kegiatan ini merupakan workshop pertama untuk pemimpin pengadilan tingkat banding.
Baca Juga: DPR Minta Nadiem Siapkan Cetak Biru Sistem Pengganti UN
“Selain mendapatkan pengetahuan baru dan menambah wawasan, kegiatan ini kami buat sedemikian rupa agar santai tapi serius. Harapan kami, setelah ini para pimpinan pengadilan tingkat banding (tingkat provinsi) bisa mengarahkan jajaran di bawahnya lebih terstruktur, dan sesuai dengan apa yang diterima dalam workshop yang merupakan kolaborasi Mahkamah Agung dan LSP LSPR ini,” tandas Zarof.
Founder & Director LSPR Jakarta, Prita Kemal Gani menambahkan, reputasi humas didapat dari apa yang dikerjakan dan dikatakan. Selain itu, reputasi juga merupakan hasil dari apa yang dikatakan masyarakat tentang organisasi atau jasa yang diberikan.
”Mahkamah Agung perlu memperhatikan hal ini, dikarenakan saat ini merupakan era keterbukaan, masyarakat semakin kontras, makin signifikannya pesan media sosial, dan perkembangan teknologi. Hal ini patut menjadi perhatian dengan tujuan untuk membentuk dan menjaga reputasi lembaga Mahkamah Agung,” kata Prita.
Pada hari terakhir kegiatan workshop dan uji kompetensi untuk profesi humas di lingkungan kerja Mahkamah Agung ini, LSP LSPR mengerahkan 16 assessor untuk melakukan assessment guna menguji kompetensi para peserta. Kompetensi ini berfungsi dalam mengelola informasi dan komunikasi baik secara internal dan eksternal di lingkungan kerja Mahkamah Agung.
Direktur Sekolah Pascasarjana LSPR Rino F Boer mengatakan, profesi Hakim saat ini tidak hanya diminta piawai dalam memutus perkara namun juga dalam menjalin komunikasi dengan media.
Para hakim yang mengikuti pelatihan ini menghadapi lingkungan media yang tidak ramah dengan upaya penegakan hukum. Penuh sorotan dan resonansi kritis yang keras terhadap kualitas penegakan hukum oleh para hakim.
“Pada titik inilah upaya Balitbang Mahkamah Agung memberikan pelatihan manajemen media menjadi jembatan emas bagi relasi harmonis antara hakim dan media untuk menjaga martabat profesi hakim sekaligus membangun ekosistem peradilan yang berkualitas,” pungkasnya. (RO/OL-7)
