Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada 2019 lebih baik bila dibandingkan dengan negara lain yang juga mengalami persoalan serupa.

Penegasan itu disampaikan Mahfud seusai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Jakarta, kemarin. Rapat yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, para gubernur, pangdam, dan kapolda itu membahas peningkatan pengendalian karhutla serta persiapan antisipasi 2020.

"Secara umum kami bersyukur pada 2019, karhutla tertangani dengan baik jika dibandingkan dengan negara lain yang juga punya masalah dengan karhutla," kata Mahfud.

Menurutnya, meski saat ini masih terjadi karhutla di beberapa titik, situasi di Indonesia terhitung paling aman. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terang dia, juga memprediksi pada 2020 tidak akan terjadi perubahan iklim yang ekstrem. "Dengan demikian, ini menjadi lebih mudah diantisipasi."

Mahfud menambahkan, luas lahan yang terbakar pada 2019 mencapai 950 hektare. Angka itu menurun cukup signifikan ketimbang 1997 dengan jutaan hektare lahan yang terbakar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan  pemerintah sangat serius mencegah dan mengatasi karhutla. Dia pun menyatakan perlunya pemberian penghargaan kepada aparat TNI/Polri, relawan, dan masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan karhutla. Pihaknya juga terus meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar.

MI/Dwi Apriani

Pemkab Ogan Komering Ilir melalui Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran membentuk Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) sebagai upaya meminimalisir karhutla.

Insentif

Untuk meminimalisasikan karhutla ke depan, pemerintah akan memberikan insentif bagi desa yang mampu melakukan pencegahan. Insentif, kata Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK, Raffles Pandjaitan, diberikan agar birokrat daerah bersama masyarakat setempat lebih serius menanggulangi karhutla.

Pembagian intensif akan tergantung pada kondisi setiap desa. Bantuan juga tidak bersifat cuma-cuma yang bisa digunakan secara bebas. "Jadi, kalau berhasil menurunkan kebakaran di desanya, dana desanya akan ditingkatkan, misalkan dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar. Itu urusannya dari Kemenkeu,'' terang Raffles.

Pentingnya pencegahan juga diungkapkan Mendagri Tito Karnavian. "Ada tiga tahap, yaitu pencegahan, pemadaman, dan pemulihan. Nah, di sini kunci utama ialah strategi pencegahan.''

Tito memandang perlunya pemda menganggarkan pencegahan karhutla dalam APBD melalui pos khusus ataupun pos anggaran yang tidak spesifik, seperti pencegahan bencana.

"Perlu ada anggaran khusus untuk itu. Kita melihat semacam kekosongan di sana. Ada pemerintah yang peduli, ada juga yang tidak peduli, ada juga yang menganggarkan, dan ada juga yang tidak menganggarkan.'' (Gol/Rif/Ind/X-8)