Kami Mendapatkan Perlawanan dan Ancaman

DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meraih penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019 dari UN Environment Programme (UNEP) yang bekerja sama dengan pemerintah Norwegia.

Penghargaan diberikan berkat komitmen dan kontribusi yang dilakukan dalam meme-rangi kejahatan lingkungan.

"Ini pengakuan atas kebijakan Presiden Jokowi dan upaya pemerintah mengatasi kerusakan lingkungan dengan menegakkan aturan bidang lingkungan sehingga kita bisa terus menjaga alam kita," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, kemarin.

Direktorat khusus yang menangani kasus lingkungan dan kehutanan ini belum genap berusia 5 tahun. Meski begitu, sudah banyak kasus lingkung-an yang ditangani melalui jalur pidana dan perdata, termasuk kasus-kasus kebakaran hutan. Sudah 1.180 operasi, 760 kasus dibawa ke pengadilan, dan 1.094 sanksi administratif diberikan kepada perusahaan. Di ranah perdata, direktorat menggugat para perusak lingkungan dengan nilai kompensasi Rp19 triliun.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Dirjen Gakkum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani di sela-sela forum SEA of Solutions di Gedung UNCC, Bangkok, Rabu (13/11).

Untuk mengetahui sejauh mana arti penghargaan ini, wartawan Media Indonesia Dhika Kusuma Winata mewawanca-rai pria yang akrab disapa Roy itu seusai menerima penghargaan. Berikut petikannya.

Seberapa penting Anda melihat penghargaan ini untuk Indonesia?

Bagi kami, publik bisa melihat keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Ini akan jadi tantangan selanjutnya bagi kami dalam meningkatkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kami menyadari masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Namun, kami optimistis, dengan inovasi terus-menerus, penegakan hukum lingkungan bisa lebih efektif dan berkeadilan.

Kasus karhutla mendapat perhatian tinggi dari publik karena terjadi berulang kali dan juga menjadi isu internasional. Bagaimana keseriusan pemerintah menanganinya?

Keberhasilan penegakan hukum karena adanya komitmen bersama di tingkat teratas, mulai dari Presiden Jokowi, DPR, dan Mahkamah Agung. Kepemimpinan kuat dari Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya sangat berpengaruh, khususnya terkait dengan karhutla.

Coba dilihat, pada banyak kesempatan Presiden dan Menteri LHK secara tegas mengatakan penindakan pelaku karhutla, dan bagi kami leadership ini modal yang kuat. Saat ini kami telah memenangi gugatan, termasuk kasus karhutla, yang nilainya sekitar Rp19 triliun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Banyak perlawanan balik yang dihadapi, seperti gugatan praperadilan. Bagaimana tim menghadapi tekanan-tekanan?

Komitmen dan kepemimpin-an dari Presiden dan Menteri LHK penting untuk mengawal konsistensi dan militansi dari teman-teman, baik di lapangan maupun di pengadilan. Kasus yang kami tangani melibatkan banyak 'pemain besar', termasuk korporasi. Jadi, kami harus punya nyali lebih. Sering kali kami mendapatkan perlawanan-perlawanan hukum dan ancaman-ancaman di lapangan.

Dukungan dan harapan masyarakat juga sangat penting bagi kami. Banyak masyarakat yang mengadu berbagai permasalahan lingkungan kepada KLHK. Dalam setahun saja hampir 1.000 pengaduan. Ini menunjukkan kepercayaan publik kepada kami, tetapi juga menjadi tantangan karena harus memenuhi harapan mereka.

Salah satu yang diapresiasi UNEP soal integritas penegakan hukum. Bagaimana Anda melihatnya?

Integritas menjadi fondasi penegakan hukum. Ini juga berlaku untuk semua jenis penegakan hukum. Saya meyakini tidak ada penegakan hukum tanpa adanya integritas. Hukum tidak akan efektif jika dijalankan tanpa integritas dan profesionalisme. Kami menanamkan itu kepada semua penyidik dan staf.

Di internal pernah ada yang ditertibkan?

Kami tidak pernah kompromi soal integritas. Benar pernah ada sanksi terhadap beberapa anggota yang tidak profesional dalam bertugas. Yang coba-coba 'bermain' kami lakukan nonjob. Tidak banyak jumlahnya, tetapi pernah ada sanksi. Prinsipnya organisasi harus bersih dijalankan dengan meritokrasi dan juga reward and punishment. Kami menjaga betul integritas karena penanganan hukum lingkungan harus berpihak pada masyarakat yang haknya dijamin untuk menikmati lingkungan yang sehat.

Bagaimana tantangan membangun direktorat khusus yang menangani kasus lingkungan?

Tindak kejahatan lingkungan dan kehutanan sifatnya extraordinary crime. Tidak hanya itu, kejahatan ini sangat kompleks dan dinamis melibatkan beragam pelaku, modus operandi, dan juga berkaitan dengan kejahatan jenis lain.

Jadi, kuncinya ialah inovasi dan kami memandang sains serta teknologi sebagai elemen penting. Sejak 2017 kami membangun sistem teknologi melalui Pusat Intelijen. Infrastruktur ini efektif bagi kami untuk memperkuat dan meningkatkan kecepatan kami bekerja menangani kasus. Misalnya, dengan patroli siber memantau perdagangan satwa ilegal dan aktivitas ilegal di hutan melalui pemantauan geospasial.

Kejahatan lingkungan juga bersifat transnasional. Bagaimana kerja sama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri?

Banyak aktor yang harus terlibat karena adanya berbagai kewenangan dan wilayah yuridiksi yang berbeda. Jadi, penanganannya tidak mungkin dilakukan sendirian dan harus kolaboratif.

Contohnya kasus perdagangan satwa liar, dengan Belanda ada kerja sama mutual legal assistance (MLA). Pernah ada kasus yang melibatkan warga Belanda. Kami juga berkoordinasi dengan pihak lainnya di Malaysia, Thailand, serta Vietnam. Secara intensif kami juga bekerja sama dengan Interpol dan UNODC terkait peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi intelijen.

Di dalam negeri kolaborasi terus kami bangun bersama dengan Polri, Kejaksaan, LPSK, KPK, dan TNI. Saat ini kami juga terus melibatkan kolaborasi dengan penyidik dari kementerian/lembaga lainnya serta penyidik dari pemda.

Bagaimana menjaga konsistensi ke depan?

Kami optimistis masa depan penegakan hukum lingkungan di Indonesia lebih baik lagi. Dalam empat tahun terakhir kemajuannya sangat signifikan. Kebutuhan akan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat akan haknya untuk lingkungan yang sehat amat tinggi.(Ata/X-10)