Tim Kecil Benahi Mismanajemen BPJS

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto membentuk tim kecil untuk membenahi mismanajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selama ini mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tim ini akan merumuskan strategi optimalisasi manfaat dan juga rasionalisasi pembiayaan, khususnya pada jenis pengeluaran yang menyedot dana JKN paling besar seperti penyakit jantung.

"Penyakit jantung tagihannya sampai Rp10 triliun. Dalam waktu dekat, saya selaku Menkes beserta Direktur BPJS Kesehatan akan bertemu Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki) untuk duduk bersama bersama. Kalau mereka sungkan datang ke kantor, kami yang akan mendatangi kantor organisasinya," ujar Terawan.

Lebih dari 20% pembiayaan kesehatan yang ditanggung JKN dihabiskan untuk penyakit-penyakit katastropik (berbiaya tinggi). Data 2018, total pembiayaan JKN untuk penyakit katastropik sebesar Rp20,4 triliun, paling besar untuk penyakit jantung Rp10,5 triliun dan kanker Rp3,4 triliun.

Terawan mengatakan, permasalahan utama program JKN selama ini ialah defisit. Oleh karena itu, perlu dipecahkan bersama-sama, terlebih hal ini sudah banyak dibicarakan di kabinet terdahulu.

"Tinggal ditindaklanjuti, nanti tapi ada perhitungan-perhitungan yang akan diselesaikan oleh tim kecil," imbuh laki-laki kelahiran Yogyakarta 5 Agustus 1964 ini.

Terkait dengan rencana kenaikan iuran JKN, Menkes Terawan meminta kepada BPJS Kesehatan agar sosialisasi ke masyarakat jelas. Pembenahan program JKN merupakan satu dari empat pesan Presiden RI Joko Widodo kepada Menkes Terawan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyambut baik pembentukan tim kecil yang melibatkan organisasi profesi dan kolegium kedokteran. Pasalnya, BPJS Kesehatan juga melihat ada pemanfaatan yang berlebih pada beberapa jenis pelayanan seperti operasi katarak dan fisioterapi.

"Kita akan lihat apakah masih ada potensi-potensi untuk mengoptimalkan manfaat sehingga spending (pengeluaran) masih bisa diatur tetapi tidak mengurangi manfaat dan tidak memberatkan masyarakat miskin," sahut Fahmi.

Menurutnya, sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung pemerintah melalui peserta penerima bukan iuran (PBI) APBN, penduduk yang didaftarkan pemda, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Perbaikan layanan

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany berharap Menkes Terawan segera menentukan sikapnya dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran JKN sudah seharusnya untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Selain jantung yang menyedot dana JKN paling banyak, Menkes Terawan diharapkan bisa memberikan solusi terhadap sejumlah penyakit penyebab kematian yang mengganggu produktivitas SDM.

"Stunting itu jangka panjang. Yang paling dipriotaskan kesehatan ibu, penyakit TBC, hipertensi, dan diabetes. Itu beresin dululah," pungkasnya. (Ata/Ant/H-2)