Tangkal Penyelewengan Anggaran,Irjen Kemendikbud Bentuk Forum PPK

Guna menangkal kemungkinan penyelewengan penggunaan anggaran keuangan negara dalam birokrasi pemerintahan. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud membentuk forum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 'Kami bentuk Forum PPK,mereka dikumpulkan guna mendapat praktek terbaik atau best practice untuk menghindari potensi penyelewengan dalam tugas,"kata Irjen Kemendikbud Daryanto pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kemendikbud di Hotel Sahid Jakarta, kemarin.Acara tersebut dibuka Mendikbud Anies Baswedan yang dihadiri seluruh pejabat eselon satu dan eselon dua ,pimpinan satuan kerja (satker) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),PPK, dan Bendahara Pengeluaran dari seluruh satker di lingkungan Kemendikbud sebanyak 531 orang dan 177 satker.

Daryanto melanjutkan Itjen Kemendikbud telah membuat buku panduan dan administrasi. Pada buku panduan disebutkan sejumlah pengalaman yang pernah terjadi agar menjadi rujukan agar tidak terulang yang berpotensi penyelewengan anggaran. Ditegaskan ,pihaknya telah membuat tiga lini pertahanan untuk membentengi kemungkinan penyelewengan anggaran yakni manajemen yang baik, internal auditor dan eksternal auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sambutannya, Mendikbud menegaskan sebagai kementerian yang melibatkan partisipasi publik atau masyarakat sipil maka anggaran tahun 2016 harus diprioritaskan pada program dan kepentingan masyarakat. Ia mengemukakan tahun 2016 Kememendikbud mendapat alokasi anggaran atau APBN sebesar Rp 49,23 triliun. Anies meminta masing-masing unit utama Kemendikbud untuk mencek apakah dalam percepatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terdapat program yang digunakan tidak untuk kepentingan masyarakat. "Jika ada, segera lakukan koreksi," tegasnya.

Ia mengemukakan keprihatinan adanya laporan program Kemendikbud dilaksanakan sebuah event organizer atau EO yang memberikan penghargaan masing masing Rp 10 juta untuk 10 orang namun Rp 900 juta dikeluarkan untuk perayaan acara tersebut. Ia menegaskan semua anggaran pendidikan dan kebudayaan mesti memberi manfaat bagi masyarakat. Tidak boleh sedikitpun ada anggaran digunakan untuk kepentingan non kependidikan dan kebudayaan.

Anies menambahkan pada tahun 2015 Kemendikbud masih dalam proses reorganisasi, restrukturisasi, dan reposisi. Dalam tahapan yang diwarnai dengan penataan organisasi saja, Kemendikbud berhasil meraih laporan kinerja (LAKIP) dengan skor 73,4 atau peringkat BB. Serta penyerapan realisasi anggaran mencapai 93,39 persen, urutan kedua terbaik dari 10 kementerian/lembaga yang memiliki anggaran terbesar.

Anies optimis pada 2016 ini, dimana gerbong lembaga sudah tertata, realisasi anggaran Kemendikbud bisa mencapai target 100 persen dan LAKIP peringkat A. Dengan begitu,kata dia, dibutuhkan semangat kerja seluruh unit utama Kemendikbud. Adapun alokasi anggaran Kemendikbud sesuai hasil rakor dengan DPR disepakati untuk unit utama Dikdasmen Rp 27,5 triliun, PAUD dan Dikmas Rp 2,25 triliun, guru dan tenaga kependidikan Rp12,57 triliun, kebudayaan Rp 1,9 triliun, Balitbang Rp 1,4 triliun, Badan Bahasa Rp 0,5 triliun, Sekjen Rp 2,9 triliun dan Irjen Rp 195 miliar.

Disebutkan program prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara lain melanjutkan program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa pelajar miskin, beasiswa unggulan, tunjangan sertifikasi atau profesi guru. Selain itu pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehab sekolah/ruang kelas, sekolah berasrama, SD-SMP Satu Atap, bantuan peralatan pendidikan, perpustakaan dan penunjang pendidikan lainnya, peningkatan kompetensi guru dan lain lain. (Bay)