Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) segera turunkan bantuan untuk korban-korban yang terdampak dari kerusuhan di Papua.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat di temui dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian tentang Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Keluarga Bersama (KUBE) di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (30/8).
"Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana sosial tersebut, bantuan akan diberikan setelah dilakukan penilaian," katanya.
Rencananya penilaian akan dilakukan pada Senin (2/9), Kemensos akan mengirim Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial ke Papua untuk melakukan penilaian tersebut.
Dari hasil penilaian tersebut maka Kemensos akan tahu seberapa banyak warga yang akan dibantu, dan seberapa besar anggaran yang diturunkan untuk bantuan sosial tersebut.
Baca juga : Surya Paloh: Atasi Persoalan Papua Dengan Semangat Kekeluargaan
"Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap korban, baik korban luka, korban jiwa atau korban yang sifatnya material seperti toko-toko ya g hancur dan sebagainya makan akan diberi bantuan yang sifatnya simultan," ujarnya.
Selain itu Kementerian Sosial juga menunggu verifikasi dan validasi data korban dari pemerintah daerah setempat.
"Kami punya balai di sana, kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian," tuturnya..
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan akan menindak para pelaku kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, termasuk pemicu kerusuhan Papua di Surabaya.
"Di Papua, orang-orang yang jelas melakukan tindakan anarki juga perusakan harus ditangani secara hukum. Ini negara hukum," kata Wiranto.
"Negara tidak akan membiarkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan memicu aksi unjuk rasa anarkis di Papua," pungkasnya. (Ant/OL-7)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved