Kemendikbud Godok Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

KEMENDIKBUD bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) tengah menggodok Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang berupa program program aksi hingga lima tahun mendatang.

"Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan atau RIPK saat ini sedang digodok di Kemenko PMK sebagai tindak lanjut Undang Undang Pemajuan Kebudayaan. RIPK berisi program aksi selama 5 tahun ke depan. Bagaimana langkah-langkah untuk memajukan kebudayaan kita," kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat meresmikan Seminar Nasional Kebangsaan bertajuk Kebudayaan Indonesia Dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan di Jakarta, Rabu (3/7).

Baca juga: Jemaah Diminta Minum Oralit Selama di Tanah Suci

Muhadjir mengutarakan, dalam RIPK mencakup isu paling sentral yakni menjaga kebinekaan, mengeksplorasi sumber-sumber kebudayaan lokal untuk dijadikan puncak-puncak kebudayaan di tingkat nasional, kemudian kita ingin mempertahankan Indonesia sebagai superpower di bidang kebudayaan.

"UNESCO sangat bangga dengan indonesia karena kita salah satu negara yang kaya dengan keanekaragaman," ungkap Muhadjir.

Muhadjir mengakui kebudayaan ini bersifat abstrak sekali sehingga harus membuat kesepakatan. Ada itikad untuk sepakat. Dia mengingatkan aan jika budayawan berkumpul sulit mencapai kesepakatan justru sehingga malah makin banyak perbedaan.

"Jadi melalui forum ini kita harus susun bersama kesepakatan melakukan aksi aksi nyata dalam kebudayaan. Memajukan kebudayaan kita bukan malah berdebat saling berbeda pendapat, " tegasnya seraya menambahkan RIPK digodok bersama 8 kementerian dan lembaga termasuk Lemhannas.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, menambahkan guna mewujudkan langkah-langkah aksi kebudayaan, Presiden Jokowi mengusulkan akan menyiapkan anggaran Rp5 triliun dan ini juga sedang dimatangkan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB.

"Ya, usulan pak Presiden Jokowi sudah dianggarkan dan akan bekerja tahun 2020. Memang masih dibahas dengan Kemenkeu dan kelembagaannya yang sedang disiapkan. Kami sudah berkomunikasi dengan Kemenpan RB terkait dana perwalian tersebut, " ungkap Hilmar.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo, menilai seminar kebudayaan ini menjadi momentum yang baik guna menyerap pendapat berbagai elemen bangsa.

"Sebelum kita maju untuk dapat solusi dan rencana kerja konkret, kita harus sepakat masalahnya apa, akar masalahnya, definisi kebudayaan apa karena luas sekali. Yang mana definisi kebudayaan yang kita sepakati agar mencari solusinya. Semua itu berorientasi masa depan," ujarnya.

Baca juga: Aparat Selamatkan 26 Satwa Dilindungi dari Perdagangan Ilegal

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam seminar tersebut menegaskan rongrongan dan ancaman pada kebudayaan dan ideologi transnasional di era global mengharuskan elemen bangsa harus memegang teguh idelogi Pancasila.

"Kita harus pegang teguh Pancasila dan tidak ada ruang pemecah belah pada budaya dan NKRI, " pungkasnya. (OL-6)