Rehabilitasi Lahan Perlu Libatkan Masyarakat

PEMULIHAN ekosistem dan lahan kritis dipandang sulit diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar program rehabilitasi bisa berkelanjutan. Pasalnya, pelibatan masyarakat terbukti bisa menjadi kunci suksesnya pemulihan ekosistem.

"Penanaman pohon jelas menjadi solusi utama untuk rehabilitasi lahan kritis. Namun, penanaman jangan bersifat charity atau proyek, harus menjadi gerakan moral bersama masyarakat yang berkesinambungan," kata penggagas Hutan Organik Megamendung, Bambang Istiawan, dalam lokakarya Restorasi Ekosistem dan Lahan Kritis di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6).

Di kawasan Hutan Organik Megamendung, Bambang bersama istri mengajak warga lokal membentuk kelompok tani untuk memulihkan sekitar 30 hektare dengan menanam berbagai tanaman secara tumpang sari (agroforestry). Sebelumnya, kawasan tersebut bukan hanya gundul tapi juga tandus dan sulit ditanami karena derajat keasamannya tinggi.

Kini, kawasan yang mulai direhabilitasi sejak 2001 tersebut telah berhutan. Tercatat terdapat 51 spesies tanaman di Hutan Organik. Pohon utama yang jamak ditanam ialah pohon afrika (Meisopsis eminii) dan rasamala (Altingia excelsa noronha). Adapun tanaman lain yang ditanam secara tumpang sari ialah sayur-mayur, buah-buahan, bambu, kopi, dan lainnya.

Bambang menuturkan program rehabilitasi sejatinya juga menyimpan potensi ekonomi. Berdasarkan pengalaman di Hutan Organik, kelompok tani tiap bulannya mendapat pemasukan dari tanaman seperti sayur mayur dan buah-buahan. Untuk tanaman utama seperti pohon afrika, dalam jangka waktu 6-7 tahun, jika pohon sudah mulai menua bisa ditebang. Valuasinya mencapai Rp120 juta per hektare.

Baca juga: Kementerian LHK akan Rehabilitasi Lahan Rusak di Bengkulu

Hal itu juga menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa menjaga kesinambungan pemulihan ekosistem sekaligus menangguk nilai tambah.

"Model rehabilitasi lahan kritis dengan melibatkan masyarakat berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus membangun ekonomi masyarakat," ucap Bambang.

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI) Sarwono Kusumaatmadja mengatakan inisiatif sukarela atau rintisan semacam itu patut diapresiasi. Pelibatan masyarakat dalam konteks itu juga menjadi kunci dalam adaptasi perubahan iklim.

"Pekerjaan rintisan dalam memulihkan ekosistem seperti ini akan semakin dibutuhkan lebih banyak lagi. Karena pada dasarnya merehabilitasi atau menghutankan kembali lahan penting untuk menyimpan karbon dan menjadi sarana pembelajaran petani menghadapi musim tanam tidak menentu akibat perubahan iklim."(OL-5)