Jumlah Penyuluh KB masih Kurang

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengakui jumlah tenaga penyuluh KB di lapangan sangat kurang. Menurut Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, total petugas penyuluh KB yang ada saat ini sekitar 15 ribu orang. Padahal, kebutuhan di lapangan mencapai 40 ribu orang.

"Saya sudah lapor pada Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebutuhan kita 40 ribu penyuluh KB dan yang ada 15 ribu. Kita sedang mempersiapkan roadmap, semoga keuangan negara memungkinkan," ucapnya seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN di Gedung BKKBN Pusat, Jakarta, kemarin.

Rakernas BKKBN 2019 mengambil tema Meningkatkan sinergitas implementasi program kerja pusat dan daerah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Menurut Nofrijal, salah satu kendala merekrut petugas KB ialah adanya kebijakan rekrutmen pegawai negeri untuk menjadi petugas penyuluh KB yang alokasinya hanya menggantikan pegawai yang sudah pensiun.

Sementara itu, merekrut penyuluh KB berstatus honorer membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dikatakan Nofrijal, saat ini ada 4.000 petugas penyuluh KB yang merupakan pegawai honor.

Kekurangan tersebut, sambungnya, membuat tenaga penyuluh KB yg ada saat ini harus berupaya ekstra menjangkau masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Idealnya dua desa dibina oleh satu penyuluh. Sekarang satu penyuluh harus membina tujuh sampai delapan desa," ucapnya.

Untuk itu, BKKBN mengajukan usulan rekrutmen petugas penyuluh KB permanen pada Kementerian PAN-RB. BKKBN, imbuhnya, juga memperdayagunakan penyuluh lain, seperti penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, bidan di desa, dan Babinsa untuk ikut memberi penyuluhan KB.