DPR Minta Pemerintah Tuntut Saudi Buka CCTV Tragedi Mina

Penyelengaraan ibadah haji tahun 2015 telah selesai, namun sejumlah catatan juga ditorehkan dalam penyelengaraan tersebut.

Anggota Tim Pengawas Haji DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan, terkait adanya musibah dalam penyelenggaraan ibadah haji, anggota DPR RI Komisi VIII ini menilai pemerintah Indonesia tampak tidak siap. Salah satu penyebabnya adalah daya tawar (bargaining) pemerintah Indonesia lemah di hadapan Kerajaan Saudi Arabia (KSA).

"Pemerintah RI ke depan harus bisa melakukan negosiasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi. Harus dicari cara agar pemerintah RI dapat melayani jamaah haji dengan baik," kata Chatibul melalui siaran persnya, Rabu (30/9).

Selain itu tambah Chatibul, pihaknya juga mendesak pemerintah Indonesia untuk secara tegas menuntut pemerintah Arab Saudi membuka CCTV yang ditempatkan di Mina. Hal tersebut untuk mengetahui penyebab tewasnya ratusan jemaah haji di Mina.

"Dengan membuka CCTV di Mina tersebut, diharapkan diketahui pasti penyebab yang sebenarnya atas tragedi tersebut secara otentik," lanjut dia.

Chatibul juga menyarankan untuk mengidentifikasi jenazah korban tragedi Mina, pemerintah diharapkan melakukan langkah diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan bantuan tim khusus.

Kata Chatibul, tim tersebut nantinya bisa menjadi rujukan data pasti berapa banyak korban tragedi robohnya crane dan Mina secara up to date mengetahui jumlah korban meninggal, luka, dan hilang dengan disertai nama-namanya.

"Data dan informasi ini penting untuk tidak terjadi simpang siur pemberitaan, dan secara khusus menjadikan keluarga jemaah lebih tenang atas kondisi keluarga korban," tegasnya. (Q-1)